Page 1204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, pada orasinya saat unjuk rasa
yang di - mulai hampir tengah hari hingga sore hari.
Dia mengatakan, indikasi bahwa pengusaha memanfaatkan nominal UMP yang rendah sudah
terlihat pada industri perkebunan. Pengusaha perkebunan telah mengabaikan UMK di
kabupaten/kotanya masing-masing.

Nominal UMP Jabar 2020 ditetapkan Ridwan Kamil sebesar Rp 1.810.351,36 pada 1 November
2019. UMP Jabar

2021 diperkirakan tak mengalami kenaikan karena terbit Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
(SE Menaker) Nomor M/n/HK.04/X/2020 tentang Penetaan Upah Minimum Tahun 2021 pada
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

SE Menaker itu, pada intinya, meminta semua gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Surat
itu baru ditandatangani pada Senin (26/10/2020).

Karena SE itu pula, Roy Jinto mewakili para pekerja yang berunjuk rasa, menyatakan, bahwa
Gubernur Jabar harus mengabaikan SE Menaker yang tidak mendukung kenaikan daya beli
masyarakat. Saat pandemi mulai merebak, daya beli telah menjadi -5. Saat buruh diberikan
subsisi Rp 600.000, daya beli sedikit membaik menjadi -2. Oleh karena itulah, bila UMK tidak
naik, daya beli akan semakin merosot bisa menjadi -15.

Selain itu, kata dia, beberapa lembaga ekonomi, seperti Bank Indonesia, Bank Pembangunan
Asia (ADB), dan International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada 2021 akan mencapai 5,3%. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi
pemprov untuk tidak menyetujui kenaikan UMK.

"Bapak Ridwan Kamil, upah minimum adalah tanggung jawab Anda, bukan presiden dan menteri.
Oleh karena itu, kami minta kepada Gubernur Jabar untuk menetapkan upah minimum naik
minimal 896, sama seperti tahun lalu," ucapnya.

Roy menambahkan, serikat pekerja yang berunjuk rasa kemarin, di antaranya SPSI, SPMI,
KASBI, Gobsi, akan terus mendesakkan tuntutan itu sampai UMK ditetapkan dengan kenaikan
minimal 8%. Pada 20-21 November 2020, pekerja akan mengadakan mogok bersama karena
batas akhir penetapan UMK pada 21 November.

Selain membawa isu UMP dan UMK, serikat pekerja juga menyuarakan lagi penolakan terhadap
pengesahan UU Cipta Kerja. Mereka menuntut Presiden Joko Wido-do menerbitkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang tentang penundaan pemberlakuan omnibus law tersebut.

Roy Jinto menuturkan, untuk mendorong penerbitan Perppu, serikat pekerja dan berbagai
elemen masyarakat akan terus mendesak sampai pemerintah melihat ada urgensi untuk
menerbitkannya. Salah satunya dengan terus melancarkan aksi unjuk rasa yang direncanakan
dilakukan, 5, dan 9 November 2020.

"Ke depan, awal November, beberapa perjuangan kita bersama seluruh elemen masyarakat,
mahasiswa, alim ulama, akademisi, dan serikat pekerja yang terdampak UU itu akan bergerak
bersama-sama sampai Presiden terbitkan Perppu," katanya.

Tidak berpihak
Pada kesempatan terpisah, Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi,
Asep Jamaludin, mengatakan, keputusan tidak naiknya upah minimum pada tahun ini
menunjukkan bahwa pemerintah tidak memihak kaum buruh. "Hal itu semakin meyakinkan

1203