Page 1203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1203
serikat kan mereka tolak UMP, ingin UMK, dan naik 8%. Dengan UMP ditolak, ya tidak boleh
karena gubernur harus menetapkan UMP 1 November. UMP ini menjadi dasar bagi
kabupaten/kota untuk menetapkan UMK, tidak boleh rendah dari UMP
negative - Pak Gubernur (menteri) katanya. . Ia mengakui bahwa keputusan Dewan Pengupahan
ditentang oleh serikat pekerja. Meskipun demikian, pihaknya telah menyampaikan bahwa UMP
ini merupakan jaring pengaman paling bawah yang justru harus ditetapkan
negative - Pak Gubernur (None) katanya. . Ia mengakui bahwa keputusan Dewan Pengupahan
ditentang oleh serikat pekerja. Meskipun demikian, pihaknya telah menyampaikan bahwa UMP
ini merupakan jaring pengaman paling bawah yang justru harus ditetapkan. Nah, kita
menggunakan surat edaran menteri karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan
positive - Pak Gubernur (None) katanya. . Oleh karena itu, kata dia, kalangan industri banyak
berharap pada berbagai bantuan sosial yang digelontor-kan pemerintah. Harapannya, berkat
gelontoran dana tersebut, daya beli masyarakat akan meningkat. . Dengan demikian, barang
yang dihasilkan industri dapat diserap, tidak menumpuk. Jika barang yang diproduksi diserap,
mesin industri pun akan bergerak. Tapi, sampai sekarang masih susah, belum terlihat titik
terangnya
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Ya,
(draf UMP) tinggal tanda tangan gubernur, kemudian ditetapkan dan diumumkan.
neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat) Ya,
(draf UMP) tinggal tanda tangan gubernur, kemudian ditetapkan dan diumumkan.
Ringkasan
Upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat harus ditiadakan karena semua kabupaten/kota sudah
memiliki upah minimum masing-masing. Terlebih, nominal UMP itu sangat rendah dibandingkan
dengan UMK. Gubernur Jawa Barat pun dituntut menaikkan UMK 2021 sebanyak 8%, seperti
kenaikan dari UMK tahun 2019 ke 2020.
Tuntutan itu disampaikan oleh ratusan pekerja dari beberapa serikat pekerja yang berunjuk rasa
di Jalan Di ponegoro Kota Bandung, tepat di depan Gedung Sate, Selasa (27/10/2020). Apabila
tetap menetapkan UMP dan tidak mau menaikkan UMK, Gubernur Jabar dinilai hanya mau
mendengarkan suara pengusaha dan sepatutnya diberikan mosi tidak percaya.
BURUH MINTA UMP DIHAPUS
Upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat harus ditiadakan karena semua kabupaten/kota sudah
memiliki upah minimum masing-masing. Terlebih, nominal UMP itu sangat rendah dibandingkan
dengan UMK. Gubernur Jawa Barat pun dituntut menaikkan UMK 2021 sebanyak 8%, seperti
kenaikan dari UMK tahun 2019 ke 2020.
Tuntutan itu disampaikan oleh ratusan pekerja dari beberapa serikat pekerja yang berunjuk rasa
di Jalan Di ponegoro Kota Bandung, tepat di depan Gedung Sate, Selasa (27/10/2020). Apabila
tetap menetapkan UMP dan tidak mau menaikkan UMK, Gubernur Jabar dinilai hanya mau
mendengarkan suara pengusaha dan sepatutnya diberikan mosi tidak percaya.
"Jabar enggak butuh UMP. Siapa yang pakai UMP? Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jabar semua
punya UMK. Yang berlaku itu UMK dan UMSK. Untuk siapa UMP? Jangan sampai gara-gara ada
UMP, pengusaha memilih bayarkan upah buruh berdasarkan UMP," ujar Ketua Konfederasi
1202
