Page 1206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1206
Setakat ini, Dewan Pengupahan belum menerima data tersebut dari BPS sehingga secara
otomatis menggunakan formulasi.
"Dengan kondisi sekarang, jika akan gunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu
minus, otomatis UMP turun. Saya tidak mau (upah) buruh jadinya turun. Satu-satunya ya surat
edaran jadi win-win solution," tuturnya. "Ya, (draf UMP) tinggal tanda tangan gubernur,
kemudian ditetapkan dan diumumkan."
Pada kesempatan itu, Taufik menyatakan bahwa kemungkinan besar, nilai UMK akan sama dan
pasti menghadirkan dinamika. "Sesuai permintaan bu menteri, kirimkan ke kabupaten/kota surat
edaran itu untuk tetapkan UMK sehingga balik lagi ke kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota
sudah menetapkan KHL, surat edaran kalah sama permen atau PP. Tapi, kalau tidak ada hasil
survei KHL dan penetapan, balik lagi ke surat edaran, tidak ada kenaikan," ucap Taufik.
Harap dipahami
Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Dedy Widjaja,
menuturkan bahwa selama ini, dunia usaha selalu berupaya memenuhi kenaikan upah setiap
tahunnya. Besaran kenaikannya pun bervariasi, mulai dari 8% hingga belasan persen.
Hanya, untuk tahun ini, merujuk Surat Edaran Menteri Ketengakerjaan, tidak ada kenaikan upah
minimum. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini
yang tertekan akibat pandemi Covid-19.
Dedy memahami, keputusan tersebut tentu akan menuai respons negatif dari pihak pekerja yang
berharap agar ada kenaikan upah minimum. Akan tetapi, di lain sisi, ia mengungkapkan, langkah
pemerintah tersebut sebetulnya bukanlah kabar yang baik bagi pelaku usaha.
Alasannya, kondisi industri saat ini sudah morat-marit. "Bagi kami, tak naik saja susah. Sekarang
ini, sudah mau mati saja," ucapnya melalui telefon, Selasa (27/10/2020).
Ia mengungkapkan, kondisi yang berlangsung saat ini sangatlah berat. Pandemi Co-vid-19
memberikan hantaman yang luar biasa. Aktivitas industri jauh berkurang.
Alhasil, gaji yang dibayarkan tidak penuh atau belum dibayar, bahkan banyak perusahaan yang
terpaksa merumahkan karyawan. Pandemi juga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk
miskin.
"Sikon saat ini berat sekali. Barang tidak laku, baik di dalam maupun di luar negeri. Pusat
perbelanjaan sepi. Kalau begitu, bagaimana barang bisa laku terjual? Kalau tidak laku, ya apa
yang mau dikerjakan?" katanya.
Oleh karena itu, kata dia, kalangan industri banyak berharap pada berbagai bantuan sosial yang
digelontor-kan pemerintah. Harapannya, berkat gelontoran dana tersebut, daya beli masyarakat
akan meningkat.
Dengan demikian, barang yang dihasilkan industri dapat diserap, tidak menumpuk. Jika barang
yang diproduksi diserap, mesin industri pun akan bergerak. "Tapi, sampai sekarang masih susah,
belum terlihat titik terangnya," ujarnya.
Berdasarkan perkembangan tersebut, Dedy berharap agar para pekerja dapat memahami situasi
saat ini. Ia menekankan, kebersamaan merupakan salah satu faktor krusial agar industri dapat
bertahan dan melewati rintangan yang terjadi sekarang.
"Sejujurnya kami senang jika gaji naik karena artinya barang akan laku. Tapi, kondisi saat ini
tidak memungkinkan. Jika dipaksakan naik, bukan tidak mungkin (industri) memilih tutup dan
1205

