Page 1206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1206

Setakat  ini,  Dewan  Pengupahan  belum  menerima  data  tersebut  dari  BPS  sehingga  secara
              otomatis menggunakan formulasi.
              "Dengan kondisi sekarang, jika akan gunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, itu
              minus, otomatis UMP turun. Saya tidak mau (upah) buruh jadinya turun. Satu-satunya ya surat
              edaran  jadi  win-win  solution,"  tuturnya.  "Ya,  (draf  UMP)  tinggal  tanda  tangan  gubernur,
              kemudian ditetapkan dan diumumkan."

              Pada kesempatan itu, Taufik menyatakan bahwa kemungkinan besar, nilai UMK akan sama dan
              pasti menghadirkan dinamika. "Sesuai permintaan bu menteri, kirimkan ke kabupaten/kota surat
              edaran itu untuk tetapkan UMK sehingga balik lagi ke kabupaten/kota. Kalau kabupaten/kota
              sudah menetapkan KHL, surat edaran kalah sama permen atau PP. Tapi, kalau tidak ada hasil
              survei KHL dan penetapan, balik lagi ke surat edaran, tidak ada kenaikan," ucap Taufik.

              Harap dipahami

              Dewan  Pertimbangan  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Jawa  Barat,  Dedy  Widjaja,
              menuturkan bahwa selama ini, dunia usaha selalu berupaya memenuhi kenaikan upah setiap
              tahunnya. Besaran kenaikannya pun bervariasi, mulai dari 8% hingga belasan persen.

              Hanya, untuk tahun ini, merujuk Surat Edaran Menteri Ketengakerjaan, tidak ada kenaikan upah
              minimum. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini
              yang tertekan akibat pandemi Covid-19.

              Dedy memahami, keputusan tersebut tentu akan menuai respons negatif dari pihak pekerja yang
              berharap agar ada kenaikan upah minimum. Akan tetapi, di lain sisi, ia mengungkapkan, langkah
              pemerintah tersebut sebetulnya bukanlah kabar yang baik bagi pelaku usaha.

              Alasannya, kondisi industri saat ini sudah morat-marit. "Bagi kami, tak naik saja susah. Sekarang
              ini, sudah mau mati saja," ucapnya melalui telefon, Selasa (27/10/2020).

              Ia  mengungkapkan,  kondisi  yang  berlangsung  saat  ini  sangatlah  berat.  Pandemi  Co-vid-19
              memberikan hantaman yang luar biasa. Aktivitas industri jauh berkurang.

              Alhasil, gaji yang dibayarkan tidak penuh atau belum dibayar, bahkan banyak perusahaan yang
              terpaksa merumahkan karyawan. Pandemi juga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk
              miskin.

              "Sikon  saat  ini  berat  sekali.  Barang  tidak  laku,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Pusat
              perbelanjaan sepi. Kalau begitu, bagaimana barang bisa laku terjual? Kalau tidak laku, ya apa
              yang mau dikerjakan?" katanya.

              Oleh karena itu, kata dia, kalangan industri banyak berharap pada berbagai bantuan sosial yang
              digelontor-kan pemerintah. Harapannya, berkat gelontoran dana tersebut, daya beli masyarakat
              akan meningkat.

              Dengan demikian, barang yang dihasilkan industri dapat diserap, tidak menumpuk. Jika barang
              yang diproduksi diserap, mesin industri pun akan bergerak. "Tapi, sampai sekarang masih susah,
              belum terlihat titik terangnya," ujarnya.

              Berdasarkan perkembangan tersebut, Dedy berharap agar para pekerja dapat memahami situasi
              saat ini. Ia menekankan, kebersamaan merupakan salah satu faktor krusial agar industri dapat
              bertahan dan melewati rintangan yang terjadi sekarang.

              "Sejujurnya kami senang jika gaji naik karena artinya barang akan laku. Tapi, kondisi saat ini
              tidak memungkinkan. Jika dipaksakan naik, bukan tidak mungkin (industri) memilih tutup dan


                                                          1205
   1201   1202   1203   1204   1205   1206   1207   1208   1209   1210   1211