Page 1202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1202
Judul Buruh Minta UMP Dihapus
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg1&10
Jurnalis NOVIANTI NURULLIAH
Tanggal 2020-10-28 07:22:00
Ukuran 313x255mmk
Warna Warna
AD Value Rp 164.325.000
News Value Rp 1.643.250.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jabar enggak butuh
UMP. Siapa yang pakai UMP? Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jabar semua punya UMK. Yang
ber laku itu UMK dan UMSK. Untuk siapa UMP? Jangan sampai gara-gara ada UMP, pengusaha
memilih bayarkan upah buruh berdasarkan UMP
negative - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat)
Bapak Ridwan Kamil, upah minimum adalah tanggung jawab Anda, bukan presiden dan menteri.
Oleh karena itu, kami minta kepada Gubernur Jabar untuk menetapkan upah minimum naik
minimal 896, sama seperti tahun lalu
positive - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat)
Ke depan, awal November, beberapa perjuangan kita bersama seluruh elemen masyarakat,
mahasiswa, alim ulama, akademisi, dan serikat pekerja yang terdampak UU itu akan bergerak
bersama-sama sampai Presiden terbitkan Perppu
negative - Asep Jamalu-din (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi)
Hal itu semakin meyakinkan bahwa pemerintah jelas tidak ada keberpihakan terhadap kaum
buruh atau pekerja. Padahal, tuntutan buruh, upah mini-mun naik 8%
negative - Asep Jamalu-din (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi)
Undang-Un-dang Cipta Kerja aja masih masalah, sekarang memunculkan masalah baru
negative - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Betul, kita sudah terima surat
edarannya. Isinya, upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020
positive - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Walau sudah ada edaran, tetap
harus diplenokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota untuk diusulkan ke gubernur
dan ditetapkan sebagai UMK
neutral - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Buruh kan pasti inginnya naik,
tapi kan sudah ada edarannya
negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
Jadi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, sama dengan 2020. Kemarin, yang diminta
1201

