Page 1202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1202

Judul               Buruh Minta UMP Dihapus
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg1&10
                Jurnalis            NOVIANTI NURULLIAH
                Tanggal             2020-10-28 07:22:00
                Ukuran              313x255mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 164.325.000

                News Value          Rp 1.643.250.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Jabar enggak butuh
              UMP. Siapa yang pakai UMP? Sebanyak 27 kabupaten/kota di Jabar semua punya UMK. Yang
              ber laku itu UMK dan UMSK. Untuk siapa UMP? Jangan sampai gara-gara ada UMP, pengusaha
              memilih bayarkan upah buruh berdasarkan UMP

              negative - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat)
              Bapak Ridwan Kamil, upah minimum adalah tanggung jawab Anda, bukan presiden dan menteri.
              Oleh karena itu, kami minta kepada Gubernur Jabar untuk menetapkan upah minimum naik
              minimal 896, sama seperti tahun lalu

              positive - Roy Jinto (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat)
              Ke  depan,  awal  November,  beberapa  perjuangan  kita  bersama  seluruh  elemen  masyarakat,
              mahasiswa, alim ulama, akademisi, dan serikat pekerja yang terdampak UU itu akan bergerak
              bersama-sama sampai Presiden terbitkan Perppu

              negative - Asep Jamalu-din (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi)
              Hal itu semakin meyakinkan bahwa pemerintah jelas tidak ada keberpihakan terhadap kaum
              buruh atau pekerja. Padahal, tuntutan buruh, upah mini-mun naik 8%

              negative - Asep Jamalu-din (Ketua DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 Kota Cimahi)
              Undang-Un-dang Cipta Kerja aja masih masalah, sekarang memunculkan masalah baru

              negative - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Betul, kita sudah terima surat
              edarannya. Isinya, upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020

              positive - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Walau sudah ada edaran, tetap
              harus diplenokan. Sudah ada hasil pleno, diusulkan ke wali kota untuk diusulkan ke gubernur
              dan ditetapkan sebagai UMK

              neutral - Uce Her- (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi) Buruh kan pasti inginnya naik,
              tapi kan sudah ada edarannya

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat)
              Jadi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan, sama dengan 2020. Kemarin, yang diminta

                                                          1201
   1197   1198   1199   1200   1201   1202   1203   1204   1205   1206   1207