Page 1817 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 1817
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan
upah minimum pada tahun depan. Sejumlah serikat buruh akan turun ke jalan memprotes
kebijakan tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi penolakan keputusan upah
minimum 2021 akan dilakukan bersamaan dengan protes disahkannya UU Cipta Kerja.
SERIKAT BURUH NGOTOT UPAH MINIMUM 2021 HARUS TETAP NAIK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan
upah minimum pada tahun depan. Sejumlah serikat buruh akan turun ke jalan memprotes
kebijakan tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi penolakan keputusan upah minimum 2021 akan
dilakukan bersamaan dengan protes disahkannya UU Cipta Kerja.
"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus," kata Said Iqbal dalam keterangannya seperti dikutip pada
Selasa (27/10/2020).
Ia lantas membandingkan kondisi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.
Sebagai contoh kata dia, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari 1998 ke 1999 tetap naik
sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi 1998 minus 17,49 persen.
Said mengatakan, hal serupa juga terjadi dengan upah minimum dari 1999 ke 2000. Saat itu
ucapnya, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi 1999
minus 0,29 persen.
Usulan buruh
Diungkapkan Said, kenaikan upah minimum pada tahun depan justru akan mendorong
pertumbuhan ekonomi karena adanya kenaikan daya beli pekerja.
Selain itu, lanjut dia, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena
itu, KSPI meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.
Bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu, untuk perusahaan
yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan
melakukan penangguhan upah minimum.
Said Iqbal juga menyebut kalau pemerintah, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker),
tidak memiliki empati pada nasib buruh saat ini.
"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha
semata," kata dia.
Dia berharap pemerintah bisa mencontoh kebijakan upah minimum saat Indonesia dilanda krisis.
Kenaikan upah tetap diberlakukan kepada buruh yang bekerja di perusahaan yang relatif tidak
terdampak pandemi.
"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada
kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," sebut dia.
1816
