Page 1818 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Merespon keputusan pemerintah, KSPI akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24
provinsi pada 2 November dan berlanjut lagi pada 9-10 November di Mahkamah Konstitusi,
Istana, DPR RI, dan di kantor gubernur seluruh Indonesia.

Pertama, jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi
saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kedua, alasan
upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat.

Ketiga, bila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli
turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat
perekonomian.

Keempat, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia
meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

Alasan pemerintah

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan upah
minimum di tahun depan, baik upah minimum provinsi ( UMP) maupun upah minimum
kabupaten/kota ( UMK).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun depan yakni karena kondisi ekonomi
Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah, kenaikan upah tahun 2021 justru
akan memberatkan dunia usaha.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya.

Surat edaran tersebut diteken pada 26 Oktober 2020. Dengan begitu, upah minimum tahun
depan sama dengan tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Ida meminta gubernur untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh semua
pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi covid-19 dan
perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk: 1. melakukan
penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020," kata Ida.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, formula penentuan
kenaikan upah minimum didapat dari hasil pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Permintaan pengusaha
Sementara itu, kalangan pengusaha meminta agar pemerintah tidak menaikan upah minimum,
baik kabupaten/kota (UMK) ataupun upah minimum provinsi (UMP) pada tahun depan.
Alasannya, kondisi ekonomi saat ini masih sulit karena terdampak pandemi Covid-19.

1817