Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 267
Menurut Said Iqbal, kebijakan yang dilakukan tiga gubernur sudah tepat meski kenaikannya tidak
signifikan, namun mereka tetap menggunakan formula penghitungan UMP berdasarkan
Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.
"Hal ini benar karena menggunakan PDB dengan menghitung year to year September 2019-2020
itulah yang benar, naikkan UMP 2021," kata Said Iqbal dalam keterangan pers, Minggu
(1/11/2020).
Oleh sebab itu, Said Iqbal mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut
keputusannya yang tidak menaikkan UMP Jabar 2021 yakni Rp 1,8 juta.
"Kami minta Gubernur Jawa Barat cabut Surat Keputusan yang tidak menaikkan UMP. Gubernur
Jabar keliru menggunakan Surat Edaran Menaker, maka harus menggunakan PP 78 sebagaimana
yang dilakukan Anies, Ganjar, dan Sri Sultan," tegasnya.
Said Iqbal sekaligus meminta seluruh kepala daerah untuk mengabaikan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.4/x/2020 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziyah pada 26
Oktober 2020 tentang tidak ada kenaikan Upah Minimum 2021 dengan alasan pandemi Covid-
19.
"Gunakanlah PDB ditambah dengan inflasi di masing-masing daerah maka diputuskanlah berapa
upah minimun provinsi/kabupaten/kota, abaikan surat edaran menaker tersebut," ucap Iqbal.
Dalam SE Menaker tersebut Gubernur diminta menyesuaikan penetapan upah minimum tahun
2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum
setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan
mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.
Setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan, buruh kembali dibuat marah dengan Surat Edaran
ini, mereka akan melakukan aksi demonstrasi ke Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta Pusat pada Senin (2/11/2020), tuntutannya tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan
Naikkan Upah Minimum 2021.
Lalu, mereka akan berdemonstrasi lagi pada 9 November dengan tujuan mengadu ke DPR RI,
dan 10 November menggeruduk Kantor Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
266
