Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 265
BURUH JABAR ANCAM GELAR DEMO TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
Buruh sangat kecewa dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI
yang melarang Gubernur menaikkan upah minimum tahun 2021. Ketua Umum Pimpinan Pusat
FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan dengan surat edaran tersebut banyak
Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Salah satunya, Gubernur Jawa
Barat. "Padahal jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan di mana penetapan upah
minimum sudah cukup jelas diatur dalam UU 13/2003, PP 78 Tahun 2015 di mana amanat pasal
43 PP 78/2015 sudah jelas," ujar Roy kepada wartawan, Ahad (1/11).
Menurut Roy, setelah 5 tahun PP tersebut berlaku maka dilakukan survei KHL untuk menentukan
upah minimum. Tahun ini seharusnya dilakukan survei pasar untuk menentukan KHL karena
sudah keluar peraturan mengenai KHL Permen 18 tahun 2020. "Sehingga, berdasarkan aturan
untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL+inflasi+ pertumbuhan ekonomi
itu jelas diatur dalam UU 13/2003," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, SE yang dikeluarkan oleh Menaker bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka UMP Jawa Barat cacat hukum karena hanya
mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. "Gubernur Jawa Barat tak mempunyai rasa
sensitivitas terhadap kondisi kaum buruh di Jawa Barat kenaikkan upah minimum sangat dinanti-
nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga daya beli kaum buruh," katanya.
Gubernur Jawa Barat, kata dia, lebih berpihak terhadap keinginan para pengusaha yang
menginginkan upah tidak naik. Sedangkan Gubernur DKI, Jateng, DIY disebutnya tetap
menaikkan upah minimum dengan mengabaikan S.E MENAKER. "Oleh karena itu kaum buruh
akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan meminta Gubernur untuk Jawa
Barat agar menaikkan upah minimum tahun 2021 minimal 8,51 persen dan kaum buruh akan
melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kab/kota di Jawa Barat dan juga di kantor
Gubernur Jawa barat dalam waktu dekat ini," paparnya.
264
