Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 261
bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya kepada Kompas.com,
Minggu (1/11/2020).
Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut
dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur.
"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent
(bijaksana)," ujarnya.
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan
tahun ini.
Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah
masing-masing provinsi. Sejauh ini, baru dua daerah di Pulau Jawa yang memutuskan UMP tahun
depan mengalami kenaikan yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sementara itu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus
Jogaswitani menyebutkan, terdapat 30 provinsi sepakat mengikuti surat edaran ketetapan upah
minimum dari Menaker.
"Dalam pemantauan ada 30 provinsi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020.
Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi telah ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh
kepala daerah pada 31 Oktober 2020 kemarin.
260
