Page 260 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 260
Judul Jawa Tengah dan DIY Naikkan UMP 2021, Ini Kata Menaker
Nama Media kompas.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/11/01/160000526/jawa-tengah-
dan-diy-naikkan-ump-2021-ini-kata-menaker
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-11-01 16:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Apabila ada daerah yang tidak mempedomani
surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah
didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap
perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang
bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga apabila ada pertimbangan lain
daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent (bijaksana)
positive - Dinar Titus Jogaswitani (None) Dalam pemantauan ada 30 provinsi
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah
daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021. Dia
berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah
untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
JAWA TENGAH DAN DIY NAIKKAN UMP 2021, INI KATA MENAKER
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah
daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021. Dia
berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah
untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan
259
