Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 264
Judul Buruh Jabar Ancam Gelar Demo Tuntut Kenaikan Upah Minimum
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qj3ysw328/buruh-jabar-ancam-gelar-
demo-tuntut-kenaikan-upah-minimum
Jurnalis Indira Rezkisari
Tanggal 2020-11-01 15:31:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat) Padahal
jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan di mana penetapan upah minimum sudah
cukup jelas diatur dalam UU 13/2003, PP 78 Tahun 2015 di mana amanat pasal 43 PP 78/2015
sudah jelas
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat) Sehingga,
berdasarkan aturan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan KHL+inflasi+
pertumbuhan ekonomi itu jelas diatur dalam UU 13/2003
neutral - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat) Gubernur
Jawa Barat tak mempunyai rasa sensitivitas terhadap kondisi kaum buruh di Jawa Barat
kenaikkan upah minimum sangat dinanti-nantikan oleh kaum buruh untuk menjaga daya beli
kaum buruh
positive - Roy Jinto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat) Oleh karena
itu kaum buruh akan menyatakan menolak SE dan UMP 2021 Jawa Barat dan meminta Gubernur
untuk Jawa Barat agar menaikkan upah minimum tahun 2021 minimal 8,51 persen dan kaum
buruh akan melakukan mogok daerah secara serentak di seluruh kab/kota di Jawa Barat dan
juga di kantor Gubernur Jawa barat dalam waktu dekat ini
Ringkasan
Buruh sangat kecewa dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI
yang melarang Gubernur menaikkan upah minimum tahun 2021. Ketua Umum Pimpinan Pusat
FSP TSK SPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan dengan surat edaran tersebut banyak
Gubernur yang tidak menaikkan upah minimum tahun 2021. Salah satunya, Gubernur Jawa
Barat.
"Padahal jelas SE bukan produk hukum yang harus dilaksanakan di mana penetapan upah
minimum sudah cukup jelas diatur dalam UU 13/2003, PP 78 Tahun 2015 di mana amanat pasal
43 PP 78/2015 sudah jelas," ujar Roy kepada wartawan, Ahad (1/11).
263
