Page 858 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 858
Judul Menaker: 18 Provinsi Sepakat Tak Naikkan UMP 2021
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4394817/menaker-18-provinsi-
sepakat-tak-naikkan-ump-2021
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-29 10:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18
provinsi yang akan mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita
mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita
ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita
ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini
sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur
untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan nilai Upah Minimum
Tahun 2020
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah
Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa sudah ada 18 provinsi yang
dilaporkan sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum tahun
2021 ( UMP 2021 ) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Terkait dengan upah minimum provinsi sudah ada laporan 18 provinsi yang akan mengikuti
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
857
