Page 863 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 863

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
              minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020.
              Artinya pemerintah tidak menaikkan UMP 2021.

              Menanggapi  kebijakan  Menteri  Ida,  Anggota  Komisi  XI  DPR  Hendrawan  Supratikno  menilai
              pemerintah memang tidak ingin terjadi banyak buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
              imbas dari pandemi COVID-19.

              Hendrawan Supratikno mengatakan memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi
              yang sulit akibat pandemi COVID-19 di tanah air.

              Sebab menurut Hendrawan di satu sisi perusahaan diimbau tidak melakukan PHK terhadap para
              karyawannya.

              Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.

              "Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi
              seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
              PHK," kata Hendrawan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan jika
              masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak.

              Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak pandemic, begitu pun para perusahaan.
              "Nah  dalam  kondisi  begini  kalau  ada  kenaikan  upah  memang  sangat  memukul  ya.  Karena
              pertumbuhan ekonomi juga minus," katanya.

              Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan UMP 2021.

              Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus COVID-19 ini.

              "Oleh sebabnya ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan
              diri  tidak  melakukan  PHK,  dari  pihak  karyawan  juga  menahan  diri  untuk  tidak  menuntut
              menaikkan (gaji, red) karena ini kan mengalami kesulitan," ucapnya.

              Sehingga  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  ini  adalah  jalan  tengah  yang  menguntungkan
              antara perusahaan dan juga para pegawai.

              Karena  saat  ini  banyak  perusahaan  yang  terdampak  bahkan  ada  yang  sampai  merumahkan
              pegawainya.

              "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win
              win solution," ujarnya.





















                                                           862
   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868