Page 864 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Menaker Sebut Sebagian Besar Perusahaan Tak Mampu Bayar Upah
Nama Media jawapos.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.jawapos.com/ekonomi/29/10/2020/menaker-sebut-
sebagian-besar-perusahaan-tak-mampu-bayar-upah/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-29 09:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan
dalam merumuskan upah minimum provinsi

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dan kalau kita melihat, penetapan nilai KHL yang kita tetapkan
itu akibatnya tidak semua provinsi mengalami kenaikan, tapi tidak semua provinsi juga akan
mengalami penurunan

negative - Ida Fauziyah (Politisi Partai Kebangkitan Bangsa) Jadi, intinya sebagian sebagian besar
perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun sebatas upah minimum yang berlaku saat
ini

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Dan daya beli para pekerja kita, bahkan masyarakat secara
keseluruhan menurun

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan
subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi upah atau gaji (BSU)

neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Dan ini bukan diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, tapi uang
pemerintah atau APBN

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Kami akan menghitung kemampuan untuk terus bisa subsidi
di tahun 2021. Tentu akan kami beritahukan kemudian. Tapi pemerintah akan memperhatikan
kondisi perekonomian nasional

Ringkasan

Usai dikeluarkannya surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (menaker) mengenai penetapan
upah minimum (UM) 2021, setidaknya sudah 18 provinsi yang telah menentukan sikap terkait
UM provinsinya (UMP). Seluruhnya sepakat untuk mengikuti SE tersebut alias tidak akan
menaikkan UMP tahun depan.

863