Page 865 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 865
Jumlah tersebut merupakan data sementara hingga Selasa (27/10), pukul 16.35 WIB.
Sebagaimana diketahui, Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP 2021 paling
lambat 31 Oktober 2020.
MENAKER SEBUT SEBAGIAN BESAR PERUSAHAAN TAK MAMPU BAYAR UPAH
- Usai dikeluarkannya surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (menaker) mengenai
penetapan upah minimum (UM) 2021, setidaknya sudah 18 provinsi yang telah menentukan
sikap terkait UM provinsinya (UMP). Seluruhnya sepakat untuk mengikuti SE tersebut alias tidak
akan menaikkan UMP tahun depan.
Jumlah tersebut merupakan data sementara hingga Selasa (27/10), pukul 16.35 WIB.
Sebagaimana diketahui, Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP 2021 paling
lambat 31 Oktober 2020.
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, penetapan UMP ini sepenuhnya berada di tangan Gubernur
meski telah ada SE sebagai acuan. Gubernur bisa menetapkan UMP-nya dengan juga
mempertimbangkan kondisi perekonomian daerahnya.
"Saya kira dewan pengupahan daerah juga akan dilibatkan dalam merumuskan upah minimum
provinsi," ujarnya ditemui usai memimpin rapat forum The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting
(ALMM) di Jakarta, Rabu (28/10).
Dia menjelaskan, sebetulnya untuk penetapan UM tahun 2021 itu tetap menggunakan komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di peraturan
pemerintah (PP) 78/ 2015 tentang pengupahan. Di mana, PP ini bersumber dari undang-undang
(UU) 13/2003 tentang ketenagakerjaan.
Meski, UU dan PP ini didesain dengan tidak memprediksi adanya kondisi seperti pandemic Covid-
19 saat ini. "Dan kalau kita melihat, penetapan nilai KHL yang kita tetapkan itu akibatnya tidak
semua provinsi mengalami kenaikan, tapi tidak semua provinsi juga akan mengalami
penurunan," paparnya.
Ia pun memaparkan latar belakang penetapan SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pertama,
berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan pada masa pandemi
covid 19 yang menurun. Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan
kedua yang tumbuh minus 5,32 persen.
Kemudian merujuk data BPS tentang dampak Covid-19 terhadap perusahaan, terdapat 82,85
persen perusahaan yang cenderung mengalami penurunan pendapatan. Kemudian, 53,17 persen
usaha menengah dan besar serta 62,21 persen Usaha Mikro dan Kecil mengalami kendala
keuangan terkait pegawai dan operasional.
"Jadi, intinya sebagian sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun
sebatas upah minimum yang berlaku saat ini," jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
tersebut.
Kondisi tersebut kemudian didiskusikan secara mendalam bersama dewan pengupahan nasional.
Dewan ini terdiri dari pemerintah, perwakilan yang merepresentasikan pekerja atau buruh, dan
yang merepresentasikan pengusaha.
864
