Page 861 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

BERAGAM RESPONS SETELAH PEMERINTAH PUTUSKAN TAK ADA KENAIKAN UMP
2021
Pemerintah secara resmi menyatakan tak ada kenaikan upah minimum pada 2021, baik upah
minium provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal itu disampaikan
langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Nomor
M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 di Masa Pandemi Covi-
19.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta
menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum
pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," kata Ida dalam surat edarannya.

Seperti diberitakan Kompas.com, Rabu (28/10/2020), menurut Menteri Ida, sebanyak 18 provinsi
sudah sepakat tidak menaikkan UMP 2021 . Keputusan pemerintah tidak menaikkan UMP ini
mengundang berbagai respons. Seperti apa respons yang muncul? Komite Tetap
Ketenagakerjaan (Kadin) Bob Azam menilai, keputusan untuk tidak menaikkan upah 2021
merupakan langkah tepat.

Sebab, kondisi ekonomi Indonesia saat sedang mengalami tekanan akibat virus corona hingga
menyebabkan resesi.
"Jadi wajarlah, apalagi ditambah perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan," ujar Bob.

Menurut dia, langkah itu lebih baik dilakukan demi memastikan agar perusahaan tetap bisa
menggaji karyawannya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menolak
keputusan pemerintah itu.
Ia mengklaim, tak adanya kenaikan upah 2021 akan membuat daya beli masyarakat semakin
menurun di tengah kesulitan ekonomi.

"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang
lagi turun, tentu sangat berat," jelas Andi.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah meninjau ulang keputusan itu dan mengajak serikat
buruh duduk bersama sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin
Halim meminta agar buruh menerima keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan upah.

Menurut dia, pandemi virus corona membuat pengusaha mengalami kesulitan sejak Maret 2020.

"Jangan naik setiap tahun, karena perintah, keputusan Menterinya itu harus sama kayak tahun
lalu. Kalau setiap tahun naik, kesulitan pengusahanya, kondisinya lagi begini (pandemi)," ujar
Wahidin.

Apalagi, pemerintah teleh menggelontorkan dana besar untuk memberikan bantuan kepada para
pekerja dengan program Kartu Prakerja. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Putra Patria
mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait upah
2021.

"Kami hormati keputusan yang diambil, sementara keputusannya seperti tahun lalu. Itu yang
kami hormati, kami hargai, kami laksanakan," ujar Riza.

Meski demikian, pihaknya tetap membuka diskusi dan masukan dari para buruh soal keputusan
upah tersebut. Sumber: Kompas.com (Ryana Aryadita Umasugi/Rasyid Ridho/Akhdi Martin
Pratama | Editor: Egidius Patnistik/Abba Gabrillin/Bambang P Jatmiko/Yoga Sukmana) .
860