Page 218 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 218
PEMPROV DKI RAIH PENGHARGAAN IPK 2020 DARI KEMENAKER
Prestasi kembali diraih Pemprov DKI Jakarta. Kali ini, Pemprov meraih penghargaan terbaik
nasional Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Pemprov DKI meraih IPK 2020 dari Kemenaker dengan menyabet penghargaan pada tiga
kategori sekaligus. Pertama, IPK terbaik peringkat pertama berdasarkan urusan ketenagakerjaan
sedang dengan indeks 78,29.
Kedua, IPK terbaik pada indikator utama kesempatan kerja, dan ketiga IPK terbaik pada indikator
utama jaminan sosial tenaga kerja.
"Kami bersyukur, Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta tahun ini diberikan penghargaan sebagai
provinsi dengan IPK terbaik nasional tahun 2020. Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolosal.
Teman-teman yang bekerja ratusan, bahkan ribuan orang berada di belakang layar dalam
menyejahterakan pekerja, melakukan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan
perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya," ujar Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Rabu (23/12/2020).
Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menuntaskan amanat kemerdekaan,
yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dicerminkan dalam kebijakan
yang menghadirkan kesetaraan, bukan dengan cara mengecilkan yang besar, tetapi dengan
membesarkan yang kecil.
"Kita ingin kesejahteraan itu dirasakan oleh semua, tumbuh bersama-sama, ada kesetaraan.
Itulah pertumbuhan yang berkualitas. Dan kami selalu mendorong untuk mengedepankan
kolaborasi dalam program-program di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berperan untuk
mempertemukan antara kebutuhan pencari tenaga kerja dengan sumber daya yang ada dari
pihak swasta, sehingga terjalin kolaborasi yang baik antar ketiga pihak; pencari kerja,
perusahaan, dan pemerintah," terangnya.
Pemprov DKI Jakarta memiliki program Kartu Pekerja agar pekerja bisa mengakses kebutuhan
pangan secara terjangkau, kebutuhan pangan yang murah, serta mendapatkan kesempatan
menggunakan kendaraan umum secara gratis.
"Sehingga, pengeluaran menjadi lebih kecil. Dengan begitu, maka ada ruang untuk menabung.
Jadi, kita bukan hanya berbicara aspek penerimaan, tapi kita melakukan subsidi di dalam aspek
pengeluaran dari para pekerja," imbuhnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan inovasi Jakpreneur yang bukan hanya melatih
para pengusaha, tetapi juga memberikan akses permodalan sesuai dengan kapasitas dan
rencana usahanya. Dengan begitu, usaha ultra mikro dapat naik kelas menjadi usaha mikro.
"Yang mikro bisa menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, dan Insya Allah nanti yang
menengah pun bisa menjadi usaha besar," ujarnya.
Di tengah pandemi ini, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan program Kolaborasi Sosial
Berskala Besar (KSBB) di bidang UMKM, di mana mempertemukan berbagai pihak untuk
membantu menyumbangkan secara suka rela, baik jasa pengajaran, pelatihan, barang
kebutuhan usaha, modal untuk masyarakat membuka usaha mandiri.
"Kita berharap dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat Jakarta yang dapat
mandiri memiliki usaha, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang jauh lebih luas.
Karena pada akhirnya sistem ketenagakerjaan yang tangguh, yang berkesinambungan adalah
agenda kita semua. Mari kita terus saling berkolaborasi untuk mewujudkan kondisi masyarakat
217
