Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Judul Perjalanan Panjang Pelindungan Buruh Migran
Nama Media Analisa Daily
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg12&14
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-12-23 10:43:00
Ukuran 251x138mmk
Warna Warna
AD Value Rp 48.945.000

News Value Rp 146.835.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Peraturan pelindungan buruh migran yang ada pada saat ini. bukanlah merupakan hasil
pemberian serta-merta oleh negara, namun karena perjuangan advokasi panjang oleh organisasi
dan aktivis buruh migran. Pada tahun 2002, terjadi peristiwa dimana 350.000 buruh migran
Indonesia yang tidak berdokumen di deportasi dari Sabah, Malaysia. Para buruh migran
mengungsi ke Kabupaten Nunukan karena berdekatan langsung dengan Malaysia.

Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak siap mengantisipasinya, karena secara tiba-tiba menerima
eksodus massal. Sementara Pemerintah Pusat menganggap masalah tersebut merupakan
tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena kondisi tersebut, buruh
migran terlantar, sehingga mengakibatkan 85 buruh migran meninggal dunia dan ribuan
deportan lainnya mengalami sakit.

Hal tersebut terjadi, karena ketidaksiapan Pemerintah Indonesia dalam merespon pemberlakuan
Akta Imigresen 1154/2000 oleh Malaysia. Perlu diingat bahwa pada saat itu. belum ada peraturan
perundang-undangan Indonesia setingkat undang-undang (UU) atau peraturan lainnya yang
secara spesifik mengatur dan melindungi buruh migran. Karenanya, pada tahun 2003, Munir Cs
melakukan terobosan hukum dengan mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit)
dengan dalil pokok bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan pembiaran atas TKI yang
dideportasi dari Malaysia, dan menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan peraturan
perundang-undangan.

PERJALANAN PANJANG PELINDUNGAN BURUH MIGRAN

Peraturan pelindungan buruh migran yang ada pada saat ini. bukanlah merupakan hasil
pemberian serta-merta oleh negara, namun karena perjuangan advokasi panjang oleh organisasi
dan aktivis buruh migran. Pada tahun 2002, terjadi peristiwa dimana 350.000 buruh migran
Indonesia yang tidak berdokumen di deportasi dari Sabah, Malaysia. Para buruh migran
mengungsi ke Kabupaten Nunukan karena berdekatan langsung dengan Malaysia.

Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak siap mengantisipasinya, karena secara tiba-tiba menerima
eksodus massal. Sementara Pemerintah Pusat menganggap masalah tersebut merupakan
tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena kondisi tersebut, buruh
219