Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Kali ini, ia merancang undang-undang sapu jagat bernama Omnibus Law Cipta Kerja demi
mengatasi tumpang tindih aturan di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya
supaya sumbatan aliran investasi bisa dibuka. Pada 12 Februari, atau sekitar 3 bulan setelah
pelantikan, Jokowi yang diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto,
Menkeu Sri Mulyani, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkum HAM Yasonna
Laoly dan Menaker Ida Fauziyah langsung menyerahkan naskah akademis dan draf UU Omnibus
Law kepada DPR.

JALAN PANJANG JOKOWI RACIK JURUS ATASI RUWET INVESTASI DI RI

"Ruwet, ruwet," begitulah kata Jokowi dengan nada jengkel kala menggambarkan proses
perizinan investasi di negara yang dipimpinnya di Forum Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas) 2019 lalu.

Bagaimana tidak, untuk mengurus investasi di sektor kelistrikan, total izin yang harus diurus
mencapai 58 buah. Belum untuk sektor lain.

"Kita kurang listrik, ada investor mau masuk bangun listrik, kenapa tidak bisa kita jemput dengan
baik. Masih ada 58 izin, masih ruwet," katanya kala itu.

Kejengkelan sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Jokowi. Dalam berbagai forum dan
bahkan sejak memerintah mulai 2014 lalu Jokowi sering membongkar bobrok birokrasi dan
keruwetan proses perizinan investasi di dalam negeri.

Dan untuk mengatasi itu, pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi sebenarnya telah
mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Namun nahas, upaya tersebut belum membuahkan
hasil sesuai yang ia inginkan.
Aliran investasi ke dalam negeri disebut Jokowi masih seret. Itu tercermin dari total aliran
investasi yang masuk ke Indonesia.

Data Kemenko Perekonomian beberapa waktu lalu menyebut aliran investasi dunia sebenarnya
mencapai US$1.471 miliar per tahun. Tapi dari jumlah itu, yang berhasil mampir ke Indonesia
hanya 1,97 persennya saja.

Tak ingin masalah berlanjut dan terus mengganjal investasi, Jokowi memerintahkan anak
buahnya untuk bergerak bergerak lagi.

Kali ini, ia merancang undang-undang sapu jagat bernama Omnibus Law Cipta Kerja demi
mengatasi tumpang tindih aturan di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya
supaya sumbatan aliran investasi bisa dibuka.

Melalui uu tersebut, pemerintah merevisi, mencabut dan menyelaraskan sekitar 74 undang-
undang yang berkaitan dengan proses perizinan investasi. Salah satu yang direvisi adalah UU
tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui Omnibus Law, pemerintah merevisi klausul mengenai norma, standar, persyaratan, dan
kriteria (NSPK). Dengan perubahan tersebut pemerintah berharap perizinan investasi bisa makin
sederhana.
Tak hanya anak kepada buah, untuk memuluskan rencana itu, pemerintahannya juga gencar
meminta dukungan kepada wakil rakyat. Secara tak langsung permintaan dukungan ia
sampaikan secara terbuka dalam pidato pelantikannya untuk periode kedua pada 20 Oktober
tahun lalu.

224