Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 227
Tentangan hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah dan DPR. Meski banjir kritik, mereka tetap
melanjutkan pembahasan.
Hingga dalam waktu kurang dari 6 bulan, ruu itu rampung dibahas. Pada 3 Oktober 2020, Baleg
menyepakati RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna pada
8 Oktober.
Meski demikian, secara mengejutkan dan tiba-tiba pemerintah dan DPR mengesahkannya pada
5 Oktober 2020. Prosesnya pun tak lazim.
Pasalnya, sampai pengesahan para anggota DPR yang hadir tak menerima salinan draf ruu yang
mereka bahas tersebut.
Dalam video rapat paripurna, dokumen yang dipegang Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartarto dan pimpinan DPR hanya berbentuk makalah dengan sampul hitam yang
cukup tipis. Dari foto itu saja dapat disimpulkan tebalnya tak sampai 500 lembar.
Masalah tak berhenti di situ. Hingga sepekan setelah pengesahan, ada 4 draf UU Cipta Kerja
yang beredar ke publik dengan versi draf masing-masing setebal 905 halaman (yang beredar
pada 5 Oktober); 1.052 halaman (beredar pada 9 Oktober); 1.035 halaman (beredar pada 12
Oktober pagi); dan 812 halaman (beredar 12 Oktober malam).
Pembahasannya yang tertutup, serba cepat dan tergesa-gesa serta minim partisipasi publik
membuat sejumlah elemen buruh, mahasiswa turun ke jalan. Akibatnya, kerusuhan pecah di
mana-mana.
Di Jakarta, kerusuhan terjadi di kawasan pusat pemerintah. Bentrok antara demonstran dan
polisi pecah di kawasan Harmoni dan menjalar ke Medan Merdeka Selatan hingga MH Thamrin.
Kaca gedung kementerian ESDM hancur berantakan terkena lemparan batu. Beberapa fasilitas
publik juga tak luput jadi sasaran perusakan.
PT TransJakarta, misalnya, mencatat ada delapan halte bus mereka yang terbakar. Kerugian
ditaksir mencapai Rp48 miliar.
Meski demikian, pemerintah tetap bersikukuh tak mau membatalkan UU Ciptaker.
Pada 3 November 2020, tepat 30 hari setelah disahkan DPR, Presiden Jokowi menandatangani
beleid kontoversial tersebut. Ia juga memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera
mempersiapkan aturan pelaksana UU Cipta Kerja supaya bisa segera diterapkan untuk
menggenjot investasi di dalam negeri.
Bagi pihak yang merasa tidak puas dengan lahirnya UU Cipta Kerja, Jokowi mempersilakan
mereka untuk menggugatnya ke MK.
Jika masih ada tidak ada kepuasan pada UU Cipta Kerja ini silakan ajukan uji materi atau judicial
review ke Mahmakah Konstitusi," kata Jokowi melalui siaran langsung Youtube Sekretariat
Presiden, Jumat (9/10).
(agt)
226
