Page 224 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 224
Judul Jalan Panjang Jokowi Racik Jurus Atasi Ruwet Investasi di RI
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Investasi di RI
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201215085424-532-
582192/jalan-panjang-jokowi-racik-jurus-atasi-ruwet-investasi-di-ri
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-23 10:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Ruwet, ruwet
negative - Jokowi (Presiden Republik Indonesia) Kita kurang listrik, ada investor mau masuk
bangun listrik, kenapa tidak bisa kita jemput dengan baik. Masih ada 58 izin, masih ruwet
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia) Secara
konkret, lebih dari 30 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan lapangan pekerjaan, ini
terekam, by name, by address di Kartu Prakerja. Jadi, pemerintah tidak bisa berdiam diri
neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra dan lain-
lain atau sektor pertambangan seperti Freeport dan lain-lain, nilai UMK nya sama dengan
perusahaan baju atau perusahaan kerupuk. Oleh karena itu di seluruh dunia ada upah minimum
sektoral yang berlaku sesuai nilai kontribusi masing-masing industri terhadap produk domestik
bruto (PDB)
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Siapa yang akan membayar JKP untuk outsourcing, tidak
mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP
Ringkasan
"Ruwet, ruwet," begitulah kata Jokowi dengan nada jengkel kala menggambarkan proses
perizinan investasi di negara yang dipimpinnya di Forum Musyawarah Rencana Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas) 2019 lalu. Bagaimana tidak, untuk mengurus investasi di sektor
kelistrikan, total izin yang harus diurus mencapai 58 buah. Belum untuk sektor lain.
Kejengkelan sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Jokowi. Dalam berbagai forum dan
bahkan sejak memerintah mulai 2014 lalu Jokowi sering membongkar bobrok birokrasi dan
keruwetan proses perizinan investasi di dalam negeri. Dan untuk mengatasi itu, pada periode
pertama pemerintahannya, Jokowi sebenarnya telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi.
Namun nahas, upaya tersebut belum membuahkan hasil sesuai yang ia inginkan.
223
