Page 9 - Microsoft Word - MAKALAH_UAS_MARIA_LEDIANA_LAMUT[1]

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direk

(langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi

yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian

atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para

pejabat yang mengelola kerajaan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah, para

priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan.

Ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah

yang dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta

setelah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh

mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini

berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang,

sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai - dan pangeran

Diponegoro ditangkap - Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.

2.3 Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa

Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang

Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda.

Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk

Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era

Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era Tanam

Paksa namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang artinya

Sistem Kultivasi) di tahun 1830.