Page 24 - MAJALAH 196 update

LEGISLASI

Otoritas Independen

Jamin Pelindungan Data Pribadi

Sepanjang Mei hingga
November 2020, muncul
rentetan kasus kebocoran
data baik yang dialami
pemerintah maupun
perusahaan swasta, seperti
platform e-commerce. Dalam
kasus kebocoran tersebut,
peretas mencuri data
pengguna lalu menjualnya
ke forum gelap. Adapun data
yang tersebar di antaranya
seperti nama akun, alamat
e-mail, tanggal lahir, nomor
telepon, dan beberapa
data pribadi lainnya yang
tersimpan dalam sebuah file
(dump) database.

ancangan Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi
(RUU PDP) menjadi suatu
upaya dalam memperkuat pengawas pelindungan data pribadi independen. Dalam pasal 58 dan
Rperlindungan keamanan merupakan ketentuan penting yang 59 RUU PDP, pemerintah berperan
data pribadi masyarakat, terlebih perlu dimuat dalam RUU PDP. Dalam menjadi pengawas pelindungan data
pada saat ini sangat rawan terjadi rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PDP pribadi. Hal ini menjadi perdebatan
kebocoran maupun penyalahgunaan pada awal April lalu, pemerintah dalam rapat Panja. Sebab, RUU ini
yang tidak jarang juga merugikan maupun DPR belum menemui memberikan pemeritah kewenangan
masyarakat. Pembahasan RUU PDP kesepahaman apakah otoritas sebagai pengendali dan prosesor data
masih berlangsung antara Komisi I DPR pengawas pengelolaan data itu berada pribadi.
RI dengan Kementerian Komunikasi di bawah naungan pemerintah ataukah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul
dan Informtika. Salah satu perdebatan bersifat independen. Kharis Almasyhari menilai ketika
hakiki yang bergulir mengenai status Dalam beberapa pertemuan rapat fungsi regulator dan pengawasan
kelembagaan otoritas pengawas panja, draf pemerintah menginginkan ada di tangan pemerintah menjadi
pelindungan data pribadi. badan pengawas pelindungan data rancu. Sebaliknya, diperlukan desain
Mengacu pada instrumen perjanjian berada di bawah Direktorat Jenderal lembaga pengawas yang independen
internasional seperti EU General Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, dalam rangka menjamin pelindungan
Data Protection Regulation (GDPR), sementara semua fraksi di Komisi I DPR data pribadi. “Saya kira pangkal
pembentukan otoritas independen RI sepakat agar otoritas itu bersifat permasalahannya ada disini, kian

24 PARLEMENTARIA EDISI 196 TH. 2021