Page 20 - MAJALAH 196 update

ANGGARAN

Tahun Penentu bagi Pemerintah

Kembalikan Defisit

ke Ambang Batas Normal

Pembahasan APBN 2022 akan sangat strategis dalam dilakukan, salah satunya dengan cara
menentukan arah keberlanjutan pembangunan nasional di masa melebarkan defisit anggaran sebesar
Rp1.039,2 triliun atau setara 6,34
mendatang. APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah persen PDB pada ABPN 2020. Sampai
untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit dengan akhir tahun lalu, realisasi defisit
maksimal akan kembali ke angka 3 persen dan rasio utang negara telah mencapai sebesar Rp 956,3 triliun
bisa kembali diturunkan, sebagaimana terdapat pada Undang- atau 6,09 persen dari PDB.
“Pemerintah memang sudah
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. mengalokasikan pembiayaan anggaran
mencapai Rp1.190,9 triliun yang sumber
utamanya berasal dari pembiayaan
ebenarnya pemerintah telah sampai akhir tahun anggaran 2022 dan utang yang mencapai Rp1.226,8
diberi kewenangan dalam pada tahun 2023 batasan defisit akan triliun, untuk memenuhi kebutuhan
Perppu 1 Tahun 2020, dan kembali normal di angka 3 persen. defisit yang besar. Sayangnya kondisi
disempurnakan dalam UU Wakil Ketua Badan Anggaran ekonomi 2021 belum sepenuhnya
SNomor 2 Tahun 2020, untuk (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad pulih, walaupun pertumbuhan ekonomi
menetapkan batas defisit anggaran Said mengatakan bahwa pemerintah sudah dipatok 5 persen, tetapi profil
melampaui 3 persen dari Produk dan DPR sepakat untuk menempuh APBN 2021 masih menunjukkan beban
Domestik Bruto (PDB) selama masa langkah di luar kebiasaan atau langkah yang cukup berat,” kata Muhidin dalam
penanganan pandemi. Skema stabilitas extra ordinary dalam penanganan rapat kerja Banggar DPR RI dengan
sistem keuangan itu, akan berlangsung pandemi Covid-19. Berbagai upaya pemerintah, awal April lalu.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. Foto: Jaka/nvl

20 PARLEMENTARIA EDISI 196 TH. 2021