Page 19 - MAJALAH 196 update

PENGA WASAN

BUMN pada holding akan menciptakan 90 persen, mungkin ada baiknya
efisiensi biaya dana (cost of fund) dari jika lembaga-lembaga, katakanlah
BUMN terlibat. Lalu, sinergi jaringan, perbankan di luar BRI umpamanya,
sehingga ekspansi usaha bisa dilakukan atau juga Pegadaian terkhusus juga
dengan biaya yang lebih murah, Permodalan Nasional Madani, mungkin
sehingga cost of serve dan acquire bisa melakukan diversifikasi terkait
customer bisa menjadi lebih murah. dengan pembiayaan dalam rangka
“Selanjutnya, kehadiran holding untuk mencapai target inklusi keuangan
BUMN untuk UMi diproyeksi kita sampai 90 persen,” imbuhnya.
menghasilkan sinergi digitalisasi dan Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan
platform pemberdayaan pelaku usaha pengembangan berbagai macam
kecil di Indonesia. Sinergi ini akan fitur-fitur keuangan untuk para pelaku
menghadirkan pusat data UMKM yang usaha sektor UMi yang sifatnya efisien
bisa dimanfaatkan sebagai sumber data dan inovatif sangat dibutuhkan saat
UMKM dalam skala nasional,” terang Tiko ini. Sebab, ketiga entitas tersebut
di Gedung DPR RI, pertengahan Maret. memiliki target market yang berbeda
dan dinamis. Pegadaian dan BRI
DORONG DIVERSIFIKASI penyalurannya bersifat pinjaman.
PEMBIAYAAN Sementara PNM sifatnya mobile karena
Kehadiran holding ultra mikro nantinya melakukan pendampingan pada UMKM.
PEMBENTUKAN juga diharapkan dapat mendorong “Itu bisa menjadi venture capital
inklusivitas ekonomi nasional. Dengan atau juga mungkin membuat platform
EKOSISTEM HOLDING demikian tidak hanya keuangan dalam pengertian ada semacam
ULTRA MIKRO YANG inklusif yang didorong, namun juga platform equity crowd funding yang
mendorong ekonomi inklusif. Melalui bisa dilakukan, dimana memungkinkan
KUAT MEMBUTUHKAN kehadiran holding ultra mikro, maka PNM itu bisa masuk sebagai sale

DUKUNGAN DARI pelaku usaha ultra mikro akan dilibatkan holder di dalam unit UMKM. Kalau
dalam kegiatan perekonomian secara
kemudian itu bisa dilakukan, tentu
BUMN komprehensif dan menyeluruh. akan jauh lebih baik karena tanggung
Dengan kata lain, roda perekonomian jawabnya tidak hanya sekedar
Indonesia tidak lagi bertumpu atau untuk menyalurkan pinjaman, tetapi
Aria Bima. Foto: Azka/nvl
dijalankan oleh segelintir kelompok juga bertanggung jawab terhadap
pelaku usaha tertentu, melainkan pengembangan dunia usaha apalagi di
pada peningkatan daya saing yang seluruh lini pelaku usaha mulai dari sektor ultra-mikro ya,” ungkapnya.
mendukung penguatan ekonomi angkatan kerja baru yang mulai Dengan adanya holding dan peta
nasional. Meski begitu, Komisi VI DPR RI merintis ultra mikronya sampai kepada jalan (roadmap) yang dibuat oleh
masih memiliki sejumlah catatan terkait pengusaha menengah dan besar yang pemerintah, DPR RI benar-benar
pembentukan holdingisasi tersebut. notabene berasal dari pelaku ultra mikro berharap ada keberpihakan kepada
“Catatan terkait akses data pelaku lama yang berhasil naik kelas dan turut rakyat kecil. Artinya rakyat kecil semakin
sektor UMKM yang database keuangan menggerakkan perekonomian nasional. mudah dan murah mendapatkan
nonBank-nya bisa bersifat atau akan Bicara mengenai inklusi akses modal. Aktivitas ini juga akan
terbuka melalui berbagai integrasi data perekonomian nasional, Anggota berdampak pada market yang semakin
yang ada. Melalui kolaborasi ini, dunia Komisi VI DPR RI Supratman Andi luas bagi tiga entitas BUMN ini. Yang
internasional akan mengerti persis Agtas mendorong agar capaian kedua, jaminan tidak adanya pemutusan
kekuatan ekonomi Indonesia akan inklusi ekonomi nasional yang saat hubungan kerja (PHK).
terlihat entitas yang spesifik di pelaku ini berada di angka 70 persen, dapat Performa masing-masing entitas yang
usaha UMKM, yang bisa memberi segera menyentuh target 90 persen memang selama ini sudah baik, harus
penguatan mewujudkan gagasan- dengan memanfaatkan holding didorong menjadi lebih baik. Hal ini
gagasan besar pemerintah untuk ultra mikro tersebut. Ia mendorong merupakan tantangan penggabungan
memajukan sektor usaha tersebut, atau diciptakan diversifikasi terkait sistem entitas BUMN yang memiliki market
malah justru sebaliknya,” ungkapnya. pembiayaannya. dan fungsi yang berbeda. DPR tentunya
Ditargetkan oleh Wakil Menteri “Saat ini hanya kurang lebih sekitar akan terus mengawasi praktik tersebut
BUMN Kartika Wirjoatmodjo, integrasi 70 persen dan targetnya menjadi di lapangan. l er/sf

TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 19