Page 15 - MAJALAH 196 update
P. 15
LAPORAN UTAMA
Kerapuhan Sosial
Pangkal Terorisme
Aksi terorisme yang memecah-belah konsentrasi bangsa
harus diselami dan digali hingga ke akar-akarnya agar dapat
memberantas tuntas tindakan yang bertentangan dengan rasa
kemanusiaan serta tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun.
MEMBERANTAS orang yang terpapar akan kembali
terorisme berpikir secara akal sehat dan
ibarat mendaki menyadari bahwa iming-iming
sebuah jalan dari pemimpin teroris adalah
terjal. Sebab, sebuah pepesan kosong
menentukan belaka,” urainya.
latar belakang Upaya untuk memberantas
dan alasan orang terorisme tidaklah mudah.
melakukan Namun, dalam situasi yang
terorisme bukanlah urusan mudah. tak mudah seperti itu, Hasan
Mendeteksi kapan, di mana, dan menyarankan untuk sebaiknya
bagaimana mereka melakukan mengutamakan upaya
aksi teror juga tidak gampang. Hal pencegahan. Memang PP
ini merupakan pandangan yang 77 Tahun 2019 tentang
dituangkan oleh Anggota Komisi X DPR Pencegahan Tindak Pidana
RI Hasannudin Wahid dalam rilisnya. Terorisme dan Perlindungan
“Yang jelas, teroris tak mungkin terhadap Penyidik, Penuntut
menjadi sukarelawan atau sebagai Umum, Hakim, dan Petugas
subjek percobaan. Namun, memeriksa Pemasyarakatan, telah memuat
aktivitas mereka dari jauh dapat banyak upaya pencegahan
menyebabkan kesimpulan yang salah. terorisme, di antaranya melalui
Apalagi, teroris biasanya memiliki kesiapsiagaan nasional, kontra
kepentingan atau tujuan ideologis dan radikalisasi, dan deradikalisasi.
politik yang bias,” terangnya. “Namun, dalam praktiknya, aparat
Politisi Fraksi PKB ini menilai, antiteror Indonesia terdiri
pendekatan terbaik berhadapan dengan dari BNPT, Densus 88, Detasemen
fenomena terorisme adalah memastikan Penanggulangan Teror, dan intelijen, Anggota Komisi X DPR RI Hasannudin Wahid
bahwa keterlibatan seseorang dalam tak bisa leluasa mengambil tindakan
kelompok terorisme berakar pada terhadap mereka yang terpapar
kerapuhan sosial dan psikologisnya. radikalisme dan paham terorisme.
“Langkah selanjutnya adalah Sebelum ada bukti yang mengarah ke karenanya, negara diharapkan segera
mengenali apa saja iming-iming yang aksi teror. Penindakan terhadap mereka menyediakan payung hukum yang
biasa dijanjikan oleh pemimpin teroris yang belum menjalankan aksi teror lebih memadai lagi. Tujuannya
ketika melakukan perekrutan. Setelah sering ditentang dengan alasan hak agar aparat antiteror lebih leluasa
itu, baru dilakukan pendampingan asasi manusia,” tandasnya. melakukan upaya pencegahan. Untuk
kemanusiaan, berdialog dengan kaum Situasi tersebut tentu akan kemudian bertindak mendampingi
terpapar dalam suasana cinta kasih menjadi kendala upaya siapapun yang terindikasi terpapar
yang tulus. Melalui pendekatan itu, pemberantasan terorisme. Oleh ideologi radikal dan terorisme. l es
15
TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 15