Page 25 - MAJALAH 196 update

LEGISLASI

banyak permasalahan data pribadi akan untuk menyusun hukum perlindungan
diselesaikan dari isu ini,” kata Ketua KITA MEMBAYANGKAN data pribadi di berbagai negara saat
Panja RUU PDP itu saat memimpin rapat PERMASALAHAN BIG ini, maka perlu dibentuk lembaga
Panja. DATA INI SEMAKIN khusus yang mengawasi pelaksanaan
Menurut politisi Partai Keadilan pelindungan data pribadi. Diketahui,
Sejahtera (PKS) itu, sebelum melanjutkan BESAR KE DEPANNYA, Indonesia tidak memiliki satu lembaga
ke pembahasan teknis lainnya dalam BAGAIMANA MUNGKIN khusus yang mengawasi pelindungan
RUU PDP, status lembaga pengawas data pribadi secara menyeluruh.
harus disepakati bersama, agar KETIKA URUSAN Hal ini karena pengaturan
pembahasan RUU ini menjadi optimal. SEBESAR INI ADA DI perlindungan data pribadi masih tersebar
Ia mengatakan, seluruh fraksi di Komisi I di masing-masing sektoral. “Kalau di
DPR RI sepakat agar otoritas pengawas BAWAH KEMENTERIAN GDPR itu ada ICO atau Independent
tersebut harus bersifat independen YANG DIA JUGA Commissioner, jadi kalau ada yang
karena mengikat bagi sektor publik dan MENGATUR MENTERI salah, dia yang menentukan pinalti
privat. Independen yang dimaksud yakni dan sanksi. Nah, di kita itu merujuk
mandiri secara kelembagaan, birokrasi, ke undang-undang yang mana, siapa
manajemen, komisioner dan sumber Abdul Kharis Almasyhari. Foto: Andri/nvl yang bertanggung jawab menentukan
daya manusia, hingga kontrol keuangan. dia pinalti, menentukan setiap data
Apalagi, data pribadi saat ini sudah compliance officer itu siapa,” tanda
menjadi komoditas strategis baik politisi Partai Golkar itu.
oleh publik, swasta, bisnis maupun Bobby menilai, UU PDP akan menjadi
pemerintah. Karenanya, lembaga acuan untuk masalah data pribadi yang
pengawas independen, menjamin lebih luas, yang menyebabkan kerugian
tidak ada konflik kepentingan, non besar bagi negara, termasuk melindungi
intervensi, serta memberikan kesetaraan data publik yang ada rahasia negara.
hukum pelindungan data pribadi dan “Jadi yang berbahaya itu bukan hanya
transparansi jika ada penyalahgunaan soal platform komersil. Karena yang kita
data pribadi. “Kita membayangkan atur ini bukan hanya perilaku konsumen
permasalahan big data ini semakin melakukan jual-beli saja, tapi bagaimana
besar ke depannya, bagaimana mungkin menghambat karena sedikit – sedikit (melindungi) data perbankannya,
ketika urusan sebesar ini ada di bawah langsung berhadapan dengan hukum bagaimana nomor telepon bisa dilacak,
Kementerian yang dia juga mengatur dan pengadilan,” terang legislator dapil bukan hanya soal data yang bocor-bocor
menteri,” jelas Kharis. Jawa Tengah V itu. di platfform, itu hanya sebagian kecil,”
Selain itu, pengawas independen Hadirnya otoritas independen jelas legislator dapil Sumatera Selatan
menjamin prinsip good governance yaitu pelindungan data pribadi akan II itu.
pemisahan antara regulator, pengawas menentukan kesetaraan atau adequacy Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
dan pengelola/pengguna data pribadi, UU PDP suatu negara EU GDPR. Kementerian Komunikasi dan
serta memberi jaminan penyelesaian Bentuk otoritas tunggal diterapkan Informatika Semuel A Pangerapan
perkara yang efektif. Sebab, di beberapa negara di Eropa seperti mengusulkan agar pengawasan
pemerintah sebagai salah satu bagian Jerman, Swiss, dan Inggris. Model pelindungan data pribadi berada di
pengendali data akan menjadi objek tunggal ini menggabungkan otoritas bawah Kominfo. Menurut Semuel,
dalam pengawasan tersebut. Otoritas dalam pelindungan data pribadi dengan pemerintah saat ini sudah memiliki
perlindungan data pribadi ini memiliki otoritas terkait keterbukaan informasi. sistem tata kelola pengawasan yang
tugas melalukan sosialisasi, mengawasi, Di Asia, baru Jepang yang memiliki UU baik. Ia mencontohkan ada lembaga
menangani sengketa administrasi. Pelindungan Data Pribadi yang setara Ombudsman yang bertugas mengawasi
Kharis juga mengharapkan otoritas dengan EU GDPR. Sementara, Korea pelaksanaan pelayanan publik. “Jadi
independen ini dapat berwenang Selatan dalam proses memperoleh check and balance-nya sudah tercover
menyelesaikan sengketa melalui mediasi pernyataan kesetaraan dari Komisi semuanya. Legislatif bisa memanggil
yang diajukan subjek data pribadi Eropa. eksekutif dan bila eksekutif sebagai
sesuai dengan landasan UU. “Hal ini Anggota Komisi I DPR RI Bobby penyelenggara layanan publik bisa
diperlukan agar ada afirmasi yang lebih Rizaldi menyampaikan jika merujuk pada melakukan pelanggaran itu bisa juga
akomodatif terhadap perkembangan regulasi perlindungan data umum milik ditegur oleh Ombudsman,” ucap Semuel.
teknologi, sehingga di satu sisi tidak Uni Eropa, sebagai salah satu acuan l ann/sf

TH. 2021 EDISI 196 PARLEMENTARIA 25