Page 17 - BULETIN 1277

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Imbau Pembangunan

yang Merata Bersih dari KKN

Salah satu temuan lembaga
nggota Komisi III
ke 21 rekening bendahara partai
intelijen keuangan ini adalah adanya
DPR RI Santoso turut
politik, jumlah transaksinya mencapai
mengomentari soal
adanya dugaan aliran
kantong Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada 2022 itu ada 8.270 transaksi
dan meningkat di 2023 ada 9.164
hingga politikus selama tahun 2023.
A dana kepentingan 9.164 transaksi. Dari 21 partai politik dugaan aliran dana PSN masuk ke
pembangunan proyek strategis transaksi. Total dana PSN sebesar 36,67 persen
nasional (PSN), tetapi malah masuk transaksi dana diduga digunakan
ke kantong aparatur sipil negara bukan untuk pembangunan proyek
(ASN) hingga politikus. Namun, melainkan untuk kepentingan pribadi.
hanya sebesar 36,81 persen “Apa yang telah disampaikan
dana untuk PSN yang masuk ke KEMUDIAN INILAH dipublish oleh PPATK, tentang aliran
rekening sub kontraktor. Dia pun PENTINGNYA dana kepada ASN, menurut saya
mengaitkan hal tersebut dengan PERAMPASAN ASET, ini harus ditindaklanjuti oleh aparat
pentingnya menindaklanjuti soal RUU RUU TENTANG penegak hukum, juga termasuk
Perampasan Aset. PERAMPASAN ASET. oleh inspektorat di lingkungan
“Kemudian inilah pentingnya kementerian dan lembaga. Karena
perampasan aset, RUU tentang AGAR PERILAKU YANG gratifikasi yang dilakukan oleh ASN ini
perampasan aset. Agar perilaku ADA DI PENYELENGGARA sudah jadi hal yang biasa sebenarnya.
yang ada di penyelenggara negara NEGARA TENTANG Tapi itu lah dalam prinsip kehidupan
tentang fee-fee terhadap proyek FEE-FEE TERHADAP bahwa kebenaran itu pasti akan
itu harus segera diberantas, harus PROYEK ITU HARUS terungkap,” papar Santoso.
segera dihilangkan dalam rangka SEGERA DIBERANTAS, ssb/aha
mewujudkan pembangunan yang HARUS SEGERA
merata untuk rakyat Indonesia dan DIHILANGKAN DALAM
bersih dari KKN,” papar Santoso
saat diwawancarai sebelum rapat RANGKA MEWUJUDKAN
Paripurna dimulai, Selasa (16/1). PEMBANGUNAN YANG
Dia pun menegaskan bahwa MERATA UNTUK RAKYAT
Korupsi Kolusi dan Nepotisme INDONESIA DAN BERSIH
(KKN) harus diberantas demi DARI KKN.
pembangunan yang merata untuk
rakyat. Pembangunan yang merata Anggota Komisi III DPR RI Santoso.
dan anti KKN memerlukan komitmen
dan kerjasama dari semua pihak,
termasuk pemerintah, masyarakat,
sektor swasta, dan lembaga non-
pemerintah. Pembangunan yang
merata dan anti KKN merupakan
tujuan utama dalam upaya
menciptakan masyarakat yang adil,
berkeadilan, dan berdaya saing.
Scan QR Sebelumnya dilaporkan bahwa
untuk berita
selengkapnya Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)
menemukan adanya aliran dana FOTO: JKA/PDT
sebesar Rp 195 miliar dari luar negeri

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 17