Page 14 - BULETIN 1277

BULETIN Parlementaria

Perlu Desain Besar Pendidikan
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Atasi Ketimpangan Jumlah

Lulusan S2 dan S3

akil Ketua Komisi
X DPR RI Abdul di Gedung Nusantara II, DPR RI, pendidikan tinggi. Ia menjelaskan
bahwa anggaran pendidikan pada
Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Fikri Faqih “Tentu kalau bicaranya sarjana tahun 2024 telah naik sebesar Rp17
menyebut bahwa berarti kan akademik. Nah kalau triliun. Meski demikian, menurutnya
W perbedaan akademik, berarti nanti itu sarjana perlu diperhatikan apakah
yang jauh terkait jumlah lulusan S2 dialokasikan seluruhnya untuk
dan S3 antara Indonesia dengan pendidikan tinggi atau tidak.
Malaysia maupun Singapura dan
Vietnam, telah lama terjadi. Sehingga, TENTU KALAU BICARANYA SARJANA BERARTI KAN
seharusnya Pemerintah dalam
merespons hal itu tidak cukup AKADEMIK. NAH KALAU AKADEMIK, BERARTI NANTI
dengan menaikkan skema anggaran ITU SARJANA DAN TIDAK (CUKUP HANYA) SARJANA
pendidikan. Tapi, juga perlu desain TERGANTUNG ORIENTASINYA MAU KE MANA. KALAU
besar pendidikan seperti apa yang KE VOKASI KAN BUKAN SARJANA.
ingin dibangun.
“Sejak lama Komisi dan tidak (cukup hanya) “Sekali lagi, sentilan ini yang
X sesungguhnya sarjana tergantung menurut saya mungkin agak
ketika Menteri orientasinya mau ke terlambat. Tetapi lebih baik terlambat
(Mendikbudristek) ini mana. Kalau ke vokasi daripada tidak disadari segera,
dilantik lantas kita kan bukan sarjana,” karena 2024 dan selanjutnya akan
minta desain besar lanjutnya. ganti kepemimpinan dan kita harus
dari pendidikan itu Maka dari itu, ia membangun dari SDM,” pungkas
ke depan mau apa? menilai peringatan Politisi Fraksi PKS ini,
Mau ke vokasi kah dari Presiden RI Joko Diketahui, Presiden Jokowi
atau ke akademik Widodo tersebut perlu menyebutkan rasio penduduk
atau ke profesi?” ujar ditanggapi secara berpendidikan S2 dan S3 terhadap
Fikri ketika ditemui serius dari Kementerian populasi produktif di angka 0,45
Parlementaria Pendidikan persen. Adapun negara tetangga,
Kebudayaan, seperti Vietnam dan Malaysia, sudah
terutama di angka 2,43 persen, sedangkan
pada negara maju 9,8 persen.
Presiden RI Joko Widodo
menyebut upaya untuk menyusul
rasio penduduk berpendidikan S2
dan S3 ini membutuhkan anggaran di
tengah tekanan berat fiskal negara.
Terlebih, SDM bisa menjadi sangat
penting dalam 5-10 tahun ke depan
dan akan menjadi kunci. Oleh karena
FOTO : FHN/PDT itu, dirinya meminta agar pembiayaan Scan QR
untuk berita
selengkapnya
pendidikan dan riset harus terus
diupayakan seoptimal mungkin.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin
(16/1/2024). hal/rdn

14 1277/IV/I/2024 • Januari 2024