Page 13 - BULETIN 1277

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pembahasan RUU di Akhir

Periode Tergantung Respons

Pemerintah

ahun 2024 merupakan
“Kalau kita bicara RUU
tahun terakhir masa sebenarnya bukan cuma domain DPR Jadi, kalau pemerintahnya cepat
meresponnya juga itu akan cepat.
jabatan DPR RI periode karena dalam Undang-Undang Dasar Kalau pemerintahnya lambat ya
2019-2024. Pada tahun disebutkan bahwa DPR (membahas apa boleh buat,” ujat Ledia kepada
T terakhir masa jabatan RUU) bersama dengan pemerintah. Parlementaria, di Gedung Nusantara
ini, DPR RI berkomitmen untuk II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
selesaikan pembahasan Rancangan (16/1).
Undang-Undang (RUU) yang masih
tersisa. Dikarenakan tahun 2024 KALAU KITA BICARA RUU SEBENARNYA
juga merupakan tahun politik, maka BUKAN CUMA DOMAIN DPR KARENA DALAM
beberapa Anggota Dewan kembali UNDANG-UNDANG DASAR DISEBUTKAN BAHWA
mencalonkan diri pada Pemilu
Legislasi untuk periode mendatang. DPR (MEMBAHAS RUU) BERSAMA DENGAN
Anggota Badan Legislasi PEMERINTAH. JADI, KALAU PEMERINTAHNYA CEPAT
(Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amalia MERESPONNYA JUGA ITU AKAN CEPAT. KALAU
mengatakan, pembahasan RUU PEMERINTAHNYA LAMBAT YA APA BOLEH BUAT
Prioritas akan terus dibahas DPR
bersama pemerintah hingga akhir Politisi Fraksi PKS tersebut
periode pada 30 September 2024 kemudian meminta masyarakat
mendatang. Cepat atau tidaknya untuk ikut berperan aktif
pembahasan RUU tersebut, lanjut memberikan masukan-masukan
Ledia, tidak hanya bergantung pada dalam pembahasan berbagai RUU.
DPR, namun juga pemerintah. Sehingga, nantinya masukan-
masukan tersebut dapat semakin
intens dibahas di DPR.
“Saran saya sih sebetulnya
masyarakat juga memberikan
masukan-masukan sejak awal,
sehingga nanti begitu kita
mulai selesai kampanye
langsung running, sudah
banyak masukkan
dari masyarakat dan
kita sudah mulai
makin intens lagi
pembahasan-
pembahasan itu,”
harapnya.
Scan QR bia/rdn
untuk berita
selengkapnya
FOTO : FHN/PDT
Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amalia di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
(16/1/2024).

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 13