Page 10 - BULETIN 1277
P. 10

BULETIN            Parlementaria


            Kata Guspardi Soal Polemik di
    PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  RUU DKJ: Masih Terus Dibahas









                                                                            Kota dan Bupati yang ada di Jakarta.
                                            sesuai dengan mekanisme dan
                       nggota Komisi II DPR
                       RI Guspardi Gaus
                                                                            Terkait waktu pembahasan yang
                                            aturan yang berlaku selama ini
                       menanggapi polemik
                                                                            optimis RUU DKJ akan selesai
                                            rakyat,” tegasnya.
                       terkait pemilihan
                                               Guspardi yang juga merupakan
            A Gubernur Daerah               di mana gubernurnya dipilih oleh   tidak sampai satu bulan, Guspardi
                                                                            tepat waktu sesuai dengan amanat
            Khusus Jakarta (DKJ) yang dilakukan   Anggota Badan Legislasi DPR RI ini   Undang-Undang Nomor 3 Tahun
            oleh presiden sebagaimana       juga mengungkapkan bahwa dirinya   2022 tentang IKN Pasal 41.
            tercantum dalam Pasal 10 ayat 2 yang   saat bersama membahas RUU DKJ   ”Sekarang ini kan yang jadi
            ada di Rancangan Undang-Undang   ini, bahkan mengusulkan untuk bukan   persoalan hanya pasal sepuluh
            Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).   hanya Gubernur Jakarta yang dipilih   tentang apakah gubernur itu ditunjuk
            Menurutnya, hal ini baru sampai pada   oleh rakyat melainkan juga Wali   oleh presiden atau dipilih oleh rakyat.
            usul inisiatif, dan belum memasuki                              Cuma itu, yang lain-lainnya setuju.
            pembahasan antara pemerintah                                    Buktinya ini sudah setuju untuk
            bersama DPR. Sehingga masih                                     dibahas oleh pemerintah sehingga
            sangat mungkin terjadi perubahan.                               sudah diparipurnakan. Saya rasa
               ”Kalaupun ada polemik,       SEKARANG INI KAN YANG           inshaallah dalam waktu yang masa
            sebetulnya ini kan baru merupakan   JADI PERSOALAN              sidang ini Saya yakin dan percaya
            hak inisiatif belum dibahas     HANYA PASAL                                bukan bekerja terburu-
            antara pemerintah bersama                                                    buru, tidak. Dengan
            DPR. Jadi semuanya ketika       SEPULUH                                       alokasi yang ada
            berada di pembahasan dengan     TENTANG APAKAH                                 ini, rasanya cukup
            pemerintah tentu ini bisa saja   GUBERNUR ITU                                   untuk dilakukan
            menjadi perbincangan yang perlu   DITUNJUK OLEH                                 pembahasan
            didiskusikan. Dan tentu semua   PRESIDEN                                        tentang RUU
            perbincangan dan persoalan bisa   ATAU                                           Jakarta itu
            kita musyawarahkan,” kata Guspardi                                               menjadi daerah
            sebelum mengikuti Rapat Paripurna   DIPILIH OLEH                                 khusus,”
            DPR RI Ke-11 Masa Persidangan IIl   RAKYAT.                                    pungkasnya.
            Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung   CUMA ITU, YANG                                 we/aha
            Nusantara II, Jakarta, Selasa (16/1).  LAIN-LAINNYA
               Disampaikan Politisi Fraksi PAN   SETUJU.
            ini, bahwa hingga saat ini bahwa
            seluruh fraksi yang ada di DPR telah
            menyampaikan pandangannya
            mengenai Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ,
            yang dinilai tidak sesuai mekanisme
            dan aturan yang berlaku selama ini.
               ”Seluruh fraksi-fraksi sudah
            menyampaikan pandangan-
            pandangannya setelah terjadi
            penetapan bahwa ini adalah
            merupakan hak inisiatif dari DPR.     FOTO: FHN/PDT                                            Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            Menyatakan sikap tentang pasal 10                                                              selengkapnya
            (ayat 2) itu. Bahwa keinginan dari
            semua fraksi-fraksi menyatakan       Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat diwawancarai usai mengikuti Rapat Paripurna DPR
                                                 RI Ke-11 Masa Persidangan IIl Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa
            bahwa kepala daerah Jakarta itu      (16/1/2023).

            10  1277/IV/I/2024  • Januari 2024
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15