Page 10 - BULETIN 1277
P. 10
BULETIN Parlementaria
Kata Guspardi Soal Polemik di
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RUU DKJ: Masih Terus Dibahas
Kota dan Bupati yang ada di Jakarta.
sesuai dengan mekanisme dan
nggota Komisi II DPR
RI Guspardi Gaus
Terkait waktu pembahasan yang
aturan yang berlaku selama ini
menanggapi polemik
optimis RUU DKJ akan selesai
rakyat,” tegasnya.
terkait pemilihan
Guspardi yang juga merupakan
A Gubernur Daerah di mana gubernurnya dipilih oleh tidak sampai satu bulan, Guspardi
tepat waktu sesuai dengan amanat
Khusus Jakarta (DKJ) yang dilakukan Anggota Badan Legislasi DPR RI ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun
oleh presiden sebagaimana juga mengungkapkan bahwa dirinya 2022 tentang IKN Pasal 41.
tercantum dalam Pasal 10 ayat 2 yang saat bersama membahas RUU DKJ ”Sekarang ini kan yang jadi
ada di Rancangan Undang-Undang ini, bahkan mengusulkan untuk bukan persoalan hanya pasal sepuluh
Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). hanya Gubernur Jakarta yang dipilih tentang apakah gubernur itu ditunjuk
Menurutnya, hal ini baru sampai pada oleh rakyat melainkan juga Wali oleh presiden atau dipilih oleh rakyat.
usul inisiatif, dan belum memasuki Cuma itu, yang lain-lainnya setuju.
pembahasan antara pemerintah Buktinya ini sudah setuju untuk
bersama DPR. Sehingga masih dibahas oleh pemerintah sehingga
sangat mungkin terjadi perubahan. sudah diparipurnakan. Saya rasa
”Kalaupun ada polemik, SEKARANG INI KAN YANG inshaallah dalam waktu yang masa
sebetulnya ini kan baru merupakan JADI PERSOALAN sidang ini Saya yakin dan percaya
hak inisiatif belum dibahas HANYA PASAL bukan bekerja terburu-
antara pemerintah bersama buru, tidak. Dengan
DPR. Jadi semuanya ketika SEPULUH alokasi yang ada
berada di pembahasan dengan TENTANG APAKAH ini, rasanya cukup
pemerintah tentu ini bisa saja GUBERNUR ITU untuk dilakukan
menjadi perbincangan yang perlu DITUNJUK OLEH pembahasan
didiskusikan. Dan tentu semua PRESIDEN tentang RUU
perbincangan dan persoalan bisa ATAU Jakarta itu
kita musyawarahkan,” kata Guspardi menjadi daerah
sebelum mengikuti Rapat Paripurna DIPILIH OLEH khusus,”
DPR RI Ke-11 Masa Persidangan IIl RAKYAT. pungkasnya.
Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung CUMA ITU, YANG we/aha
Nusantara II, Jakarta, Selasa (16/1). LAIN-LAINNYA
Disampaikan Politisi Fraksi PAN SETUJU.
ini, bahwa hingga saat ini bahwa
seluruh fraksi yang ada di DPR telah
menyampaikan pandangannya
mengenai Pasal 10 ayat 2 RUU DKJ,
yang dinilai tidak sesuai mekanisme
dan aturan yang berlaku selama ini.
”Seluruh fraksi-fraksi sudah
menyampaikan pandangan-
pandangannya setelah terjadi
penetapan bahwa ini adalah
merupakan hak inisiatif dari DPR. FOTO: FHN/PDT Scan QR
untuk berita
Menyatakan sikap tentang pasal 10 selengkapnya
(ayat 2) itu. Bahwa keinginan dari
semua fraksi-fraksi menyatakan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat diwawancarai usai mengikuti Rapat Paripurna DPR
RI Ke-11 Masa Persidangan IIl Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa
bahwa kepala daerah Jakarta itu (16/1/2023).
10 1277/IV/I/2024 • Januari 2024