Page 7 - BULETIN 1277

KORINBANG • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Herman Khaeron Pertanyakan

Keberlanjutan Revisi UU Desa

dan UU BUMN

nggota Komisi VI DPR
RI Herman Khaeron
mempertanyakan
keberlanjutan revisi
A Undang-Undang Desa
yang sejatinya sudah diputuskan
dalam sidang Paripurna DPR RI
pada Juni 2023 menjadi RUU usul
inisiatif DPR RI. Hal ini ia tanyakan
mengingat tiap kali dirinya turun ke
desa-desa, dirinya sering ditanya
mengenai bagaimana keberlanjutan
pembahasan revisi UU Desa tersebut.
Menurutnya, keberlanjutan dari
pembahasan revisi UU tersebut
harus disampaikan kepada publik.
Sehingga, para kepala desa
mendapatkan kepastian terkait
tuntutannya tersebut. “Oleh
karenanya saya mohon pimpinan
dapat menjelaskan terkait dengan FOTO: MCN/PDT
keberlanjutan undang-undang desa
tersebut,” ungkap Herman dalam Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat interupsi di sidang Paripurna DPR RI Ke-11 Masa
interupsinya di sidang Paripurna DPR Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (16/1/2024).
RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun
Sidang 2023-2024, di ruang Paripurna paripurna kali ini mengakui bahwa untuk membuka pintu kepada
DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa selama ini kepala desa memang organisasi-organisasi Kepala
(16/1). aktif meminta revisi Undang-Undang desa, untuk mereka dapat
Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Desa kepada DPR RI. Namun karena bersilaturahmi dan meyakinkan
Demokrat ini juga mempertanyakan di tahun politik, pihaknya tidak ingin para ketua fraksi dan
keberlanjutan RUU BUMN (Badan revisi Undang-Undang Desa tersebut anggotanya, agar revisi ini bisa
usaha milik Negara) yang hingga saat akan menguntungkan satu atau dua berjalan dengan lancar di DPR
ini belum ada kejelasannya. Pasalnya, partai politik saja. RI,” jelasnya.
pihaknya bersama pimpinan dan Sehingga, dalam masa sidang Sementara itu terkait revisi
anggota Komisi VI DPR RI lainnya ini pihaknya memberi kesempatan Undang-Undang BUMN, Politisi
telah membahas hal tersebut kepada organisasi kepala desa untuk dari Fraksi Partai Gerindra
berbulan-bulan. Selain itu, hal itu menemui dan meyakinkan fraksi- ini mengungkapkan bahwa
juga penting untuk kemajuan bangsa fraksi yang ada di Parlemen akan ke depan akan ada rapat
Scan QR dalam perspektif BUMN. perlunya Undang-Undang Desa pimpinan dengan para ketua
untuk berita
selengkapnya
Menanggapi hal tersebut, Wakil tersebut direvisi dan bermanfaat bagi fraksi, di mana salah satunya
Ketua DPR RI Kordinator bidang kepala desa dan rakyat banyak. akan disampaikan terkait revisi
ekonomi dan keuangan, Sufmi Dasco “Karena itu, dalam masa sidang Undang-Undang BUMN itu.
Achmad yang memimpin sidang yang pendek ini, kepada fraksi-fraksi ayu/rdn

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 7