Page 11 - BULETIN 1277

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Indonesia Masih Transisi Pasca
Covid-19, Tinjau Ulang Rencana

Kenaikan Pajak Hiburan

akil Ketua Komisi X
Keuangan antara Pemerintah Pusat
DPR RI Dede Yusuf 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Angka ini menempatkan Indonesia pada
posisi teratas dibandingkan Singapura
Macan Effendi dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). sebesar 15 persen, Malaysia sebesar 10
mengusulkan agar Merujuk pada pasal 55, ada 12 persen, dan Thailand sebesar 5 persen.
W kenaikan pajak subjek pajak untuk Jasa Kesenian Mewakili Komisi X DPR, Dede
hiburan sebesar 40-75 persen perlu dan Hiburan. Jika diperhatikan, menyampaikan agar antarlembaga
ditinjau ulang dengan prinsip kehati- pajak hiburan Indonesia dinilai naik pemerintah saling bersinergi dalam
hatian. Sebab, menurutnya, Indonesia signifikan hingga minimum 40 persen. melahirkan sebuah kebijakan. Ia tidak
masih berada pada masa transisi ingin upaya pemerintah untuk menaikan
pemulihan pasca Covid-19 termasuk pemasukan negara lewat pajak malah
sektor pariwisatanya. berdampak buruk pada industri pariwisata
Ia melanjutkan, pemerintah di Indonesia.
dinilai tidak arif jika meningkatkan ANGKA INI “Daya beli masyarakat belum naik saat
pemasukan negara lewat pajak MENEMPATKAN ini. Pariwisata di Indonesia juga sedang
saat pelaku industri hiburan sedang INDONESIA PADA berusaha bertahan. Oleh
berusaha bertahan di tengah POSISI TERATAS karenanya, saya melihat
ketidakpastian ekonomi negara. Ia perlu ditinjau ulang jumlah
mengingatkan pemerintah harus DIBANDINGKAN besarannya (persentase
melibatkan para pelaku industri dalam SINGAPURA pajak hiburan). Kalau
pembahasannya agar angka yang SEBESAR 15 ingin meningkatkan
ditetapkan rasional. PERSEN, MALAYSIA pemasukan lewat pajak,
Demikian pernyataan tersebut SEBESAR 10 PERSEN, perlu diperhatikan aspirasi
disampaikan oleh dirinya usai DAN THAILAND para pelaku usaha industri
mengikuti Rapat Paripurna DPR RI hiburan,” tandas Politisi
Pembukaan Masa Persidangan III SEBESAR Fraksi Demokrat itu.
Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung 5 PERSEN. ts/rdn
Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa
(16/1). Ia menegaskan agar pemerintah
tidak sepihak dalam pembahasan
penentuan pajak hiburan.
“Ketika pandemi berakhir, sektor
pariwisata itu bangkitnya paling
belakangan. Tahun 2022 baru bisa
bangkit dan tahun ini sedang ‘survive’.
Kalau naik dengan angka pajak seperti
itu, apakah bisa hidup industri hiburan
di Indonesia ini? Saya harap kebijakan
ini ditinjau ulang oleh pemerintah
Scan QR dengan mempertimbangkan aspirasi
untuk berita
selengkapnya para pelaku industri hiburan,” ungkap FOTO : RSB/PDT
Dede.
Perlu diketahui, pajak hiburan
diatur dalam Undang-Undang Nomor Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa
Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 11