Page 8 - BULETIN 1277

BULETIN Parlementaria

Mardani Ali Sera Kritisi
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Minimnya Waktu Pembahasan

RUU DKJ: Terkesan Buru-Buru!

nggota Komisi II
DPR RI Mardani Ali diketok selesai sebelum 15 Februari. dan kami berharap itu bisa dijaga
bersama, termasuk kita tolak
Sementara tanggal 6 (februari) kita
Sera mengkritisi sudah reses lagi, jadi dari sekarang bahwa Gubernur DKI ditunjuk
terkait minimnya sampai tanggal 6 Februari akan oleh Presiden,” kata Mardani usai
A waktu pembahasan dibahas. Pasal-pasal kontroversi mengikuti Rapat Paripurna DPR RI
Rancangan Undang-Undang akan dibuka akan dibuka ke publik Ke-11 Masa Persidangan IIl Tahun
Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Sidang 2023-2024 di Gedung
Hal itu termasuk juga mengenai Nusantara II, DPR RI, Senayan,
polemik pemilihan gubernur DKJ Jakarta, Selasa (16/1).
yang dilakukan oleh presiden, Mardani juga menilai rentan
bukan melalui pilkada sebagaimana KARENA SAYA KIRA waktu yang ada untuk membahas
tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) RUU ADA KELALAIAN DARI RUU DKJ ini dinilai kurang, sehingga
DKJ. PEMERINTAH MESTINYA ada terkesan buru-buru dari
“(RUU DKJ) mesti dibahas di DAPAT WAKTU pemerintah untuk mengesahkan
masa sidang ini, karena harus RUU DKJ ini. “Terlalu terburu-buru.
DUA TAHUN SEJAK Karena saya kira ada kelalaian
UNDANG-UNDANG IKN dari pemerintah mestinya dapat
DISAHKAN MEREKA waktu dua tahun sejak undang-
BISA MENYIAPKAN undang IKN disahkan mereka bisa
UNTUK DIBAHAS. TAPI menyiapkan untuk dibahas. Tapi
KARENA MEMANG karena memang disepakatinya
di-last minute, akhirnya yang terjadi
DISEPAKATINYA DI-LAST kita akan membahasnya (RUU DKJ)
MINUTE, AKHIRNYA secara rushing (terburu-buru),”
YANG TERJADI KITA sambung Politisi PKS ini.
AKAN MEMBAHASNYA Sebelumnya, Legislator Dapil
(RUU DKJ) SECARA DKI Jakarta I ini juga sempat
RUSHING (TERBURU- menyatakan bahwa ia melihat ada
kejanggalan dari munculnya RUU
BURU). DKJ ini. “Awal pembahasannya
setahu saya (RUU) ini usulan
pemerintah. Kami pernah diundang
Kemendagri terkait ada draf RUU
Daerah Khusus Jakarta dan kita di
Komisi II lagi membahas. Tiba-tiba
ada masuk dari Baleg undangan
untuk membahas RUU DKJ ini
usulan dari DPR. Ada yang gelap, Scan QR
Kalau di Komisi II, (RUU) ini masih
FOTO : FHN/PDT inisiatifnya pemerintah tetapi ketika untuk berita
selengkapnya
di Baleg berubah jadi inisiatifnya
DPR,” pungkas Mardani.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan IIl
Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2023). we/rdn

8 1277/IV/I/2024 • Januari 2024