Page 9 - BULETIN 1277

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketok Pajak Hiburan Tinggi,

Sinergi Kerja Kemenkeu-

Kemenparekraf Dipertanyakan

Mengetahui kebijakan ini masih
arif pajak hiburan
direncanakan akan naik berada pada tahap uji materi di kenaikan pajak tersebut tidak
memberatkan para pengusaha
sebesar 40-75 persen usai Mahkamah Konstitusi, Politisi Fraksi pariwisata bidang hiburan. Jika tidak
disahkannya Undang- Partai Gerindra itu mengingatkan agar ada koordinasi, menurutnya, negara
T Undang Hubungan lembaga-lembaga tersebut saling akan mematikan industri pariwisata
Keuangan antara Pemerintah Pusat berkoordinasi untuk memastikan beserta para pelaku yang terlibat.
dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Supaya polemik ini tidak
Menanggapi kebijakan tersebut, terjadi berkepanjangan, Nuroji
Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menyampaikan bahwa Komisi X
mempertanyakan sinergi kerja antara DPR akan berusaha melakukan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) PAJAK MEMANG mediasi dengan pihak pemerintah
dan Kementerian Pariwisata dan agar kenaikan pajak hiburan tidak
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). DIPERLUKAN UNTUK signifikan naik.
Pasalnya, ia menilai kebijakan PEMASUKAN NEGARA “Saat ini semua sektor bisa
ini menciptakan kondisi yang TAPI TIDAK SEPERTI INI. dibilang sedang lesu-lesunya
dilematis bagi para pengusaha PEMERINTAH PERLU (perputaran ekonomi) termasuk dunia
pariwisata bidang hiburan. Jika MELIBATKAN PARA hiburan. Pajak memang diperlukan
terlalu kaku menerapkan aturan PENGUSAHA untuk pemasukan negara tapi
tanpa mempertimbangkan tidak seperti ini. Pemerintah
aspirasi pengusaha terkait, maka MENGENAI perlu melibatkan para
dikhawatirkan roda ekonomi KENAIKAN pengusaha mengenai
pariwisata di Indonesia akan semakin PAJAK INI kenaikan pajak ini supaya
lesu. SUPAYA TIDAK tidak memberatkan,”
Pernyataan tersebut dikemukakan MEMBERATKAN. tandas Legislator Dapil
olehnya usai Rapat Paripurna DPR Jawa Barat VI itu.
RI Pembukaan Masa Persidangan III ts/rdn
Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung
Nusantara II, Senayan, Jakarta,
Selasa (16/1). Ia mengingatkan nilai
kebijaksanaan harus diprioritaskan
dalam pengambilan keputusan.
“Mungkin salah satunya
kurangnya sinergi antarkelembagaan,
yang mungkin terjadi antara
Kementerian Pariwisata dan
Kementerian Keuangan dalam
mendongkrak ekonomi kreatif
pariwisata. Negara berusaha
Scan QR menaikan pemasukan lewat pajak
untuk berita
selengkapnya namun tentu ini terlalu berat untuk FOTO : JKA/PDT
pengusaha dengan (kenaikan)
angka segitu,” ungkap Nuroji kepada Anggota Komisi X DPR RI Nuroji usai Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang
Parlementaria. 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 9