Page 15 - BULETIN 1277

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kenaikan Pajak Hiburan

Diprotes, Hafisz Tohir Minta

Kejelasan Pemerintah

emerintah menetapkan
XI ya seperti itu. Pemerintah atau
kenaikan Pajak Barang kalau dasar pemikiran kami di Komisi
dan Jasa Tertentu (PBJT) negara boleh mengambil pajak
untuk jasa hiburan hiburan tinggi, memang akibat DI TENGAH MASIH
P sebesar 40 persen dan yang dibuat oleh hiburan tersebut BESARNYA TEKANAN
maksimal 75 persen, sebagaimana memang agak tinggi risikonya. Maka EKONOMI YANG TERJADI,
diatur dalam Undang-Undang untuk CSR-nya pun harus tinggi.
Hubungan Keuangan Pusat dan Maka itu diambil lalu pajak tinggi,” KENAIKAN PAJAK
Daerah (UU HKPD). Kenaikan pajak ujar Hafisz kepada Parlementaria, HIBURAN TERSEBUT
hiburan tersebut kemudian menuai di Gedung Nusantara II, DPR RI, KEMUDIAN MEMBEBANI
protes dari pengusaha, di antaranya Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). PENGUSAHA. UNTUK
Inul Daratista yang punya tempat Namun, Hafisz menambahkan, ITU, KOMISI XI NANTINYA
karaoke dan Hotman Paris yang di tengah masih besarnya tekanan AKAN MENGUNDANG
memiliki beberapa klub hiburan di ekonomi yang terjadi, kenaikan DIREKTORAT JENDERAL
Bali. PAJAK UNTUK
Menanggapi hal itu, Anggota
Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir MENYAMPAIKAN ASUMSI
mengatakan pajak yang dikenakan TERHADAP PENGENAAN
pada jasa hiburan sebenarnya PAJAK SEBESAR 40-70
bergantung pada jenis jasa hiburan
yang ditawarkan. Selain itu, pajak hiburan tersebut kemudian
pengenaan pajak pada jasa hiburan membebani pengusaha. Untuk
juga melihat sejauh mana jasa itu, Komisi XI nantinya akan
hiburan tersebut bermanfaat. mengundang Direktorat Jenderal
“Kalau nilai mudaratnya tinggi, Pajak untuk menyampaikan asumsi
maka wajib untuk dinaikkan. Jadi terhadap pengenaan pajak sebesar
40-70 persen tersebut.
“Kami akan mengundang
Direktorat Jenderal Pajak di Komisi XI
untuk menyampaikan asumsi mereka
kenapa ini menjadi ribut yang
tadinya tidak ada keributan
ya. Sebetulnya (pengaturan
pajak) itu domainnya
pemerintah tetapi
jika ini meresahkan
masyarakat, maka
DPR berhak untuk
Scan QR mempertanyakan
FOTO: FHN/PDT tegas Politisi Fraksi
untuk berita
selengkapnya kepada pemerintah,”

Anggota Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). PAN ini. bia/rdn

1277/IV/I/2024 • Januari 2024 15