Page 37 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

1) terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau isi, dan penjelasan
2) ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
3) diundangkan dalam Berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946

c. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang dasar
tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain
yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah:
1) Undang-Undang Dasar 1949
Disebut sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949
2) Undang-Undang Dasar 1950
Disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)1950
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis dapat
diartikan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kekuatan untuk mengikat:
1) Pemerintah
2) Lembaga-lembaga negara/pemerintah
3) Lembaga-lembaga masyarakat
4) Warga negara/penduduk
b. Undang-undang dasar berisikan norma-norma, aturan-aturan dan
ketentuan- ketentuan dasar
c. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi bila
dibandingkan dengan peraturan-peraturan/perundang-undangan
lainnya
d. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari semua
peraturan/ perundang- undangan.

Telah kita ketahui UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945. Mulai saat itu, pemerintah Indonesia melaksanakan UUD 1945
dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila. Namun, dalam sejarah pelaksanaan UUD 1945, bangsa dan
pemerintah kita mengalami pasang surut dalam perjuangan mempertahankan
dan mengisi kemerdekaan. Liku-liku perjuangan untuk mempertahankan
kemerdekaan dan kedaulatan negara RI memaksa bangsa Indonesia untuk
menerima kenyataan berdirinya negara RIS.
Konstitusi RIS yang disusun di negeri Belanda sebagai hasil KMB
dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Desember di seluruh wilayah RIS.
Secara resmi, UUD 1945 tidak pernah dinyatakan tidak berlaku. Namun
demikian, dengan berlakunya Konstitusi RIS dengan sendirinya UUD 1945
menjadi tidak berlaku secara nasional, karena tidak mungkin dalam satu
negara berlaku lebih dari satu UUD. Semasa RIS, UUD 1945 dijadikan UUD
Negara Bagian RI. Negara bagian RI merupakan salah satu dari 16 negara
bagian dalam lungkungan RI waktu itu. Walaupun pokok- pokok pikiran
tentang negara yang terkandung dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya terdapat
dalam Konstitusi RIS 1949, namun ketentuan-ketentuan pokok seperti bentuk
Republik, kedaulatan rakyat dan Pancasila yang terkandung dalam UUD
1945, masih terkandung dalam Konstitusi RIS 1949.
Negara RIS yang berbentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-

31