Page 40 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 40
BAB VIII
Topik 7. Perubahan UUD 1945
1. Sub Capaian Pembelajaran MK
Setelah mempelajari topik ini mahasiswa mampu:
a. Membandingkan perubahan UUD 1945
b. Menganalisis pentingnya konstitusi bagi suatu negara
2. Uraian Materi :
a. Perubahan UUD 1945
Apabila kita menyebut UUD Negara RI 1945, yang kita maksud adalah
keseluruhan naskah yang terdiri atas (1) Pembukaan (4 alinea), (2) Pasal-
pasal yang berisi 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat ditambah 3 pasal aturan
peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perlu diingat bahwa dalam UUD
Negara RI 1945 hasil perubahan tidak disertai dengan Penjelasan.
UUD Negara RI 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar yaitu
hukum dasar yang tertulis. Jadi, UUD bukanlah satu-satunya hukum dasar.
Dikatakan sebagian dari hukum dasar, karena disamping hukum dasar yang
tertulis (UUD 1945) masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-
aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara
meskipun tidak tertulis, yang biasanya disebut Konvensi (kebiasaan
ketatanegaraan).
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum dan
merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam
kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi maka setiap peraturan
perundang-undangan dibawah UUD 1945 harus berlandaskan dan
bersumberkan pada UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, UUD Negara
RI 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah
norma hukum yang lebih rendah seperti undang- undang atau peraturan
pemerintah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD.
Para ahli mengelompokkan sifat-sifat konstitusike dalam diantaranya
konstitusi yang tertulis-tidak tertulis, dan Fleksibel-rigid. Konstitusi yang
bagaimanakah yang dikatakan Fleksibel dan rigid? Untuk menentukan rigid
(kaku) atau fleksibel (luwes) suatu konstitusi dapat ditinjau dari dua titik
pandang yaitu pertama, dilihat dari cara mengubah UUD, dan kedua, dari
mudah-tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dilihat dari cara
mengubahnya, suatu UUD dikatakan fleksibel (luwes) jika cara mengubahnya
tidak sulit atau tidak memerlukan cara yang istimewa. Tetapi jika cara
mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah (sulit) maka UUD
tersebut dikatakan rigid.
Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa UUD Negara RI
1945 merupakan UUD yang tertulis dan fleksibel. Fleksibilitas UUD Negara RI
1945 bukan hanya dilihat dari cara mengubahnya (menggunakan Pasal 37
UUD Negara RI 1945), tetapi juga dilihat dari kemampuan mengikuti
perkembangan zaman.
Pembukaan UUD Negara RI 1945 selain mengungkapkan dalil objektif
dan subjektif, kemerdekaan melalui perjuangan dan diberkati oleh Allah Yang
Maha Kuasa, juga menegaskan tentang fungsi dan tujuan negara, sebagai
34
