Page 42 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 42
dan kesejahteraan sosial, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi
manusia.
Setiap UUD (konstitusi tertulis) selalu mencantumkan pasal tentang
perubahan konstitusi tersebut. Perlu adanya pasal tentang perubahan karena
suatu UUD (konstitusi) walaupun dirancang untuk jangka waktu yang lama,
selalu akan tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga suatu saat
UUD itu perlu diubah. Dengan kata lain, adanya pasal perubahan yaitu untuk
mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan pertimbangan
pertama, politik/masyarakat akan terus berkembang dan kedua,
UUD/konstitusi itu bersifat statis sehingga akan ketinggalan zaman.
Contohnya, dalam Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945 tidak diatur berapa
kali masa jabatan seorang presiden dapat dipilih kembali (sehingga Presiden
orde baru berkuasa 32 tahun). Aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan
tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan
Presiden sehingga Pasal 7 tersebut diubah, dimana seorang Presiden/ wakil
Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Untuk mengetahui persyaratan mengubah UUD Negara RI Tahun
1945, Anda buka Pasal 37 ayat (3) yang menegaskan bahwa untuk mengubah
pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari dari
jumlah anggota MPR. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa putusan
untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota
MPR. Berdasarkan Pasal 37 tersebut maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk mengubah UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu pertama, syarat
kehadiran atau quorum, yaitu sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota
MPR harus hadir. Syarat kedua adalah syarat sahnya putusan, yaitu
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota
MPR yang hadir harus menyetujui.
Jika dihubungkan dengan pendapat Ismail Suny dan C. F. Strong, cara
yang ditempuh untuk mengubah UUD Negara RI 1945, yaitu dengan cara
perubahan resmi(diatur dalam Pasal 37) melalui kekuasaan legislatif (dalam
hal ini MPR). Jadi, yang berwenang mengubah pasal-pasal UUD Negara RI
1945 yaitu MPR yang juga sebagai lembaga yang menetapkan UUD. Artinya
penetapan dan pengubahan UUD Negara RI 1945 dilakukan oleh satu
lembaga yang sama yaitu MPR.
Adanya perubahan terhadap suatu konstitusi bukan hanya didasarkan
pada tuntutan dan desakan masyarakat, tetapi tentu saja didasarkan pada
pemikiran-pemikiran serta latar belakang tertentu. Pembahasan terkait
dengan Membandingkan perubahan UUD 1945 dapat di simak pada Link
berikut https://youtu.be/WYU8aCnVp40
Adapun dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya
perubahan UUD Negara RI 1945 antara lain:
1) Susunan ketatanegaraan dalam UUD Negara RI 1945 bertumpu pada
kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan
kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak adanya saling
mengawasi dan saling mengimbangi pada lembaga-lembaga negara
2) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya dalam
36
