Page 41 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

negara republik dan berkedaulatan rakyat, memiliki dasar negara Pancasila,
serta sebagai negara yang berdasarkan konstitusi dan hukum. Berdasarkan
uraian tersebut, tepatlah dikatakan bahwa Pembukaan UUD Negara RI
Tahun 1945 memiliki makna yang sangat dalam dan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap yang selalu akan dipertahankan oleh bangsa Indonesia.
Endang Sudardja A. (1980) berpendapat bahwa Pembukaan UUD
Negara RI Tahun 1945 merupakan Stats fundamental norm (pokok kaidah
negara yang fundamental) dari negara Republik Indonesia yang mempunyai
kedudukan kuat dan tetap serta melekat pada kelangsungan hidup negara RI.
Jadi pembukaan itu tidak dapat diubah secara hukum.
Untuk dapat memahami dengan baik UUD suatu negara, tidak cukup
hanya mempelajari bunyi pasal-pasalnya saja, tetapi harus menyelidiki juga
bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen
hintergrund) dari UUD itu. Kemudian untuk mengerti sungguh- sungguh
maksudnya UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana
terjadinya teks itu, keterangan-keterangannya, dan juga dalam suasana apa
teks itu dibuat.
Selanjutnya bagian kedua dari UUD Negara RI 1945, yaitu Pasal-pasal
UUD Negara RI 1945. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab yaitu ”apa
saja muatan suatu UUD atau konstitusi”? Setiap UUD atau konstitusi yang
berlaku disetiap negara tentu mempunyai muatan materi yang berbeda-beda
tergantung pada kepentingan dan kondisi negara itu sendiri. Namun
demikian, Sri Soemantri (1987:51) berpendapat bahwa pada umumnya UUD
atau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu (1) adanya jaminan terhadap hak-
hak asasi manusia dan warga negara; (2) ditetapkannya susunan
ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan (3) adanya
pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat
fundamental.
Lembaga-lembaga negara mempunyai tugas dan wewenang masing-
masing yang telah ditetapkan dalam UUD Negara RI 1945. Namun demikian,
diantara lembaga-lembaga tersebut dimungkinkan adanya hubungan kerja,
seperti antara Presiden dengan DPR dalam membuat undang-undang dan
menetapkan APBN. Demikian pula antara Presiden dengan Mahkamah
Agung dalam memberikan grasi dan rehabilitasi.
Dalam teori kekuasaan, kita mengenal teori pemisahan kekuasaan
(Separation of Power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power).
Teori Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah
dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Dengan
kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama
lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap
lembaga menjalan fungsinya masing-masing.
Melalui empat tahap perubahan tersebut, UUD Negara RI 1945 telah
mengalami perubahan yang cukup mendasar antara lain menyangkut
kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, pemilihan umum,
pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, mempertegas sistem
pemerintahan presidensiil, memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga
legislatif, pemerintahan daerah, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian

35