Page 43 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat
P. 43
membentuk undang-undang;
3) UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel)
sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir);
4) Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan
mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD
1945. Selain itu, penjelasan banyak mengandung muatan yang tidak
konsisten dengan pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945 (Setjen MPR
RI, 2005)
Tujuan Perubahan UUD Negara RI 1945, Pertanyaan selanjutnya yang
perlu kita pahami adalah apa yang menjadi tujuan dilakukan perubahan
terhadap UUD Negara RI 1945? Perubahan UUD Negara RI 1945 memiliki
beberapa tujuan sebagaimana dikemukakan Setjen MPR RI (2005), yaitu
antara lain:
1) menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam
mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
2) menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan
kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai
dengan perkembangan paham demokrasi;
3) menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan
HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban
umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang
tercantum dalam UUD Negara RI 1945;
4) menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara
demokratis dan modern.
5) melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan
negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan
demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
6) menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan
bangsa dan negara.
Perubahan UUD Negara RI 1945 yang telah dilakukan melalui empat
tahap berpedoman pada dasar yuridis yaitu pasal 37 UUD Negara RI 1945.
Dalam melakukan perubahan terhadap UUD Negara RI 1945, ada lima
kesepakatan dasar yang disusun oleh Panitia Ad Hoc I yaitu:
1) tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI 1945;
2) tetap mempertahankan NKRI;
3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4) penjelasan UUD Negara RI 1945 yang memuat hal-hal normatif akan
dimasukan ke dalam pasal-pasal UUD;
5) melakukan perubahan dengan cara adendum
b. Pentingnya Konstitusi dalam Suatu Negara
Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada
negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya
konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua
37
