Page 43 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 43
Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
DAFTAR PUSTAKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU
No. 5 Tahun 1990. LN No. 49 Tahun 1990.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis dan Tumbuhan Satwa. PP No.
7 Tahun 1999, LN No. 14 Tahun 1999, TLN No. 3803.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Satwa. PP No.
7 Tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam. PP No. 28 Tahun 2011.
Indonesia. Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepmenhut
No.447/Kpts-II/2003.
Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penanganan
Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permen LHK
No.P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017, BN No. 642 Tahun 2017
LITERATUR ILMIAH
Rizky, Nisyah. “Penanganan Benda Sitaan negara dalam Tindak Pidana Terhadap
Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Depok, 2009.
United States Agency for International Development (USAID). Changes for Justice Project
Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends,
and Priority Actions. April 2015.
| 27
