Page 38 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 38

Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
            Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019



            yang hampir sama. Adapun jelarang merupakan satwa dilindungi berdasarkan Daftar
            Tumbuhan  dan  Satwa  Dilindungi  dalam  PP  No.  7/1999.  Sementara  wilayah  tersebut
            merupakan Kawasan Taman Nasional Bali Barat yang hanya dapat dimanfaatkan untuk
            kegiatan  wisata,  penelitian,  dan  pengenbangan  ilmu  pengetahuan  secara  terbatas,
            sehingga segala bentuk perburuan, baik terhadap satwa yang dilindungi maupun tidak,
            dapat dikenai pidana. Masing-masing terdakwa akhirnya dikenai pidana penjara selama
            3 bulan 15 hari dan pidana denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 bulan
            kurungan  atas  tindakannya,  dari  tuntutan  jaksa  sebesar  5  bulan  pidana  penjara  dan
            Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pidana denda subsider 1 bulan kurungan.

            Pasal 40  UU  No.5/1990 membedakan hukuman atas tindak pidana kejahatan satwa
            yang dilakukan secara sengaja dan lalai. Unsur kesengajaan dan kelalaian dalam UU
            No.5/1990  memberikan  dampak  pada  pembuktian  dan  pengenaan  pidana.  Dalam
            Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap
            Pasal 21 ayat (2) maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
            denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan apabila tindak
            pidana dilakukan karena lalai maka hanya dikenai pidana kurungan maksimal 1 (satu)
            tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

            Sebanyak 133 kasus memenuhi unsur sengaja dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990,
            dan 13 kasus memenuhi unsur lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4). Dalam
            Putusan No.687/Pid.B/2013/PN.JKT-TIM tentang kasus jual beli satwa burung dilindungi,
            unsur  sengaja  diuraikan  sebagai  kehendak  atau  niat  Terdakwa,  serta  adanya
                                                                                         33
            pengetahuan atau setidaknya bayangan atas akibat dari perbuatan yang ia lakukan.
            Majelis  Hakim  menilai  adanya  unsur  “sengaja”  dalam  tindakan  Terdakwa  Denny
            Christian Purwoko Kaimana karena menawarkan 2 ekor burung kakatua melalui ponsel,
            dan telah diterima pula pembayaran atas penjualan tersebut.
            Unsur  “kelalaian”  umumnya  ditafsirkan  hakim  sebagai  ketidaksadaran  atau
            ketidaktahuan terdakwa bahwa perbuatan menyimpan satwa merupakan perbuatan yang
            melanggar  undang-undang.  Sebagaimana  diuraikan  dalam  pertimbangan  hukum
            Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Gin tentang kasus memelihara landak (Hystrix brachyura)
            yang ditemukan pada halaman kebunnya, ketidaktahuan Terdakwa I Nyoman Kutha atas
            status  landak  sebagai  satwa  yang  dilindungi  kemudian  melengkapi  unsur  kelalaian.
            Mengutip  pendapat  Jan  Remmelink,  Putusan  No.668/Pid.Sus/2018/PN.Bgl  (tentang
            kasus kepemilikan offset kepala rusa) menjelaskan bahwa kelalaian atau culpa merujuk
            pada kemampuan psikis dalam hal kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau
            kurang  menduga  secara  nyata  akibat  fatal  dari  tindakan.  Sehingga  Terdakwa  Drs.
            Asmara  Wijaya  bin  Z.  Arifin  Amin  yang  menyimpan  offset  dari  satwa  rusa  dapat


            33    Uraian ini dapat ditemukan juga dalam Putusan No.21/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.





            22 |
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43