Page 38 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 38
Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019
yang hampir sama. Adapun jelarang merupakan satwa dilindungi berdasarkan Daftar
Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dalam PP No. 7/1999. Sementara wilayah tersebut
merupakan Kawasan Taman Nasional Bali Barat yang hanya dapat dimanfaatkan untuk
kegiatan wisata, penelitian, dan pengenbangan ilmu pengetahuan secara terbatas,
sehingga segala bentuk perburuan, baik terhadap satwa yang dilindungi maupun tidak,
dapat dikenai pidana. Masing-masing terdakwa akhirnya dikenai pidana penjara selama
3 bulan 15 hari dan pidana denda Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 bulan
kurungan atas tindakannya, dari tuntutan jaksa sebesar 5 bulan pidana penjara dan
Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pidana denda subsider 1 bulan kurungan.
Pasal 40 UU No.5/1990 membedakan hukuman atas tindak pidana kejahatan satwa
yang dilakukan secara sengaja dan lalai. Unsur kesengajaan dan kelalaian dalam UU
No.5/1990 memberikan dampak pada pembuktian dan pengenaan pidana. Dalam
Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap
Pasal 21 ayat (2) maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan apabila tindak
pidana dilakukan karena lalai maka hanya dikenai pidana kurungan maksimal 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Sebanyak 133 kasus memenuhi unsur sengaja dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990,
dan 13 kasus memenuhi unsur lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4). Dalam
Putusan No.687/Pid.B/2013/PN.JKT-TIM tentang kasus jual beli satwa burung dilindungi,
unsur sengaja diuraikan sebagai kehendak atau niat Terdakwa, serta adanya
33
pengetahuan atau setidaknya bayangan atas akibat dari perbuatan yang ia lakukan.
Majelis Hakim menilai adanya unsur “sengaja” dalam tindakan Terdakwa Denny
Christian Purwoko Kaimana karena menawarkan 2 ekor burung kakatua melalui ponsel,
dan telah diterima pula pembayaran atas penjualan tersebut.
Unsur “kelalaian” umumnya ditafsirkan hakim sebagai ketidaksadaran atau
ketidaktahuan terdakwa bahwa perbuatan menyimpan satwa merupakan perbuatan yang
melanggar undang-undang. Sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum
Putusan No.69/Pid.B/2018/PN.Gin tentang kasus memelihara landak (Hystrix brachyura)
yang ditemukan pada halaman kebunnya, ketidaktahuan Terdakwa I Nyoman Kutha atas
status landak sebagai satwa yang dilindungi kemudian melengkapi unsur kelalaian.
Mengutip pendapat Jan Remmelink, Putusan No.668/Pid.Sus/2018/PN.Bgl (tentang
kasus kepemilikan offset kepala rusa) menjelaskan bahwa kelalaian atau culpa merujuk
pada kemampuan psikis dalam hal kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau
kurang menduga secara nyata akibat fatal dari tindakan. Sehingga Terdakwa Drs.
Asmara Wijaya bin Z. Arifin Amin yang menyimpan offset dari satwa rusa dapat
33 Uraian ini dapat ditemukan juga dalam Putusan No.21/Pid.Sus/2013/PN.Sbs.
22 |