Page 33 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

kepulauan Nusa Tenggara Barat (2 kasus), dan pengadilan negeri di wilayah pulau
Sulawesi (1 kasus).

Meski berdasarkan putusan terbanyak ditemukan pada pulau Sumatera, berdasarkan
yurisdiksi, selama rentang waktu 2009 sampai 2019, putusan kasus kejahatan terhadap
satwa dilindungi terbanyak ditemukan pada Pengadilan Negeri Denpasar (10 kasus),
Pengadilan Negeri Medan (5 kasus) dan Pengadilan Meulaboh (5 kasus).
Sementara berdasarkan provinsi, dari tahun 2009 hingga tahun 2019 Provinsi Jawa
Timur dan Provinsi Sumatera Utara secara bersamaan memiliki jumlah kasus tertinggi,
yaitu masing-masing 19 kasus diadili. Kemudian disusul oleh Provinsi Aceh dengan 15
kasus dan Provinsi Bali dengan 14 kasus.

C.2.2. PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA

Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para terdakwa dalam 150
putusan yang di analisis oleh penulis memiliki keragaman. Dari hasil putusan pidana
yang dijatuhkan terhadap 195 terdakwa, diperoleh data sebagai berikut:

1. Perbandingan antara besaran tuntutan pidana penjara dengan putusan yang
diterima oleh 195 terdakwa kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah
1,39:1, dengan rata-rata tuntutan pidana penjara 11,3 bulan dan putusan
pidana penjara 8,1 bulan. Tuntutan pidana penjara yang terberat di antara 150
putusan ini adalah 120 bulan (10 tahun) yang kemudian dijatuhi vonis 7 bulan
pidana penjara pada kasus pengangkutan 39 ekor landak tanpa izin angkut.
27
Putusan pidana penjara yang terberat adalah 48 bulan dari tuntutan 48 bulan
pidana penjara yang terdapat pada kasus jual beli kulit dan tulang Harimau
Sumatera.
28

2. Perbandingan antara besaran tuntutan pidana denda dengan putusan yang
diterima oleh 195 terdakwa kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah
1,3:1 dengan rata-rata tuntutan pidana denda Rp18.644.10,- dan putusan
pidana denda Rp14,306,425,-. Tuntutan pidana denda yang terberat adalah
sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian dijatuhi vonis
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada kasus kepemilikan 1 ekor landak
29
dilindungi (Hystrix brachyura). Putusan pidana denda yang terberat adalah
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditemukan pada 8 putusan. Adapun

27 Dalam Putusan No.42/Pid.B/2014/PN.Lbs.
28 Dalam Putusan No.45/Pid.B/2016/PN.Agm.
29 Dalam Putusan No.158/Pid.B/LH/2017/PN Pyh.

| 17