Page 36 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019

Kedua, terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim untuk alasan yang meringankan.
Secara umum, alasan meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam
menjatuhkan pidana adalah yang terkait dengan kondisi subjektif terdakwa, misalnya
terdakwa terus terang dan bersikap sopan selama masa persidangan, belum pernah
dihukum, menyesal, serta merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, terdapat
beberapa putusan yang menyertakan pertimbangan Majelis Hakim bahwa tujuan
pemidanaan tidak hanya untuk membalas, melainkan juga untuk mendidik dan membina
terdakwa.

Ketidaktahuan terdakwa atas status satwa yang dilindungi juga dipertimbangkan sebagai
hal-hal yang meringankan, sehingga terdapat kasus dimana Majelis Hakim menjatuhkan
hukuman percobaan atas dasar pertimbangan tersebut. David John George Camplin
pada perkara No.75/Pid.Sus/2016/PN.Nga terjerat kasus kepemilikan satwa dilindungi
karena memelihara 1 ekor burung jenis kangkareng dan 1 ekor burung jenis julang emas
(hasil pembelian di sebuah Toko Burung di Jembrana) dan 2 ekor burung jenis kakak tua
raja (hasil pemberian temannya warga negara Belanda saat akan kembali ke negara
asalnya). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa tidak
mengetahui sama sekali jenis yang dilindungi di Indonesia, dan hal ini dinilai terjadi
karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat banyak tidak mengetahui jenis yang
dilindungi. Maka, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan dan denda
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan (dari tuntutan penuntut umum
18 bulan penjara dan denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 bulan kurungan)
dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali Terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan selama 10 bulan.

Pertimbangan ’ketidaktahuan’ diatas sedikit berbeda dengan perkara memperniagakan
3 ekor kukang, 2 ekor owa, dan 1 ekor siamang pada Putusan
No.378/Pid.Sus.LH/2016/PN.Pbr atas nama Terdakwa Zulkarnain alias Zul bin Buyung.
Majelis Hakim mempertimbangkan ketidaktahuan Terdakwa dan kondisi satwa yang
masih hidup sebagai alasan yang meringankan, namun tidak memberikan hukuman
percobaan. Menariknya, dalam hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim juga
memasukkan alasan “Terdakwa akan menunaikan ibadah haji pada bulan Agustus
2016”. Pada akhirnya, dari tuntutan 10 bulan dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) subsider 1 bulan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 bulan dan dikenai denda
Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 1 bulan.

Pertimbangan dengan ‘rasa kemanusiaan’ serupa ditemukan dalam perkara perburuan,
pengangkutan, dan penjualan telur penyu dalam Putusan No. 55/Pid.B/2013/PN.SKL.
Terdakwa Mursin bin Alm. Muhktarudin merupakan Staf PNS Kantor Kecamatan Pulau
Banyak sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Sekolah SMA Swasta Haloban, Kecamatan
Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Setelah mendapat persetujuan dari tokoh
masyarakat, Terdakwa mengumpulkan telur penyu untuk kemudian dijual sebagai
penggalangan dana pembangunan SMA Swasta Haloban, sebelum akhirnya ditangkap

20 |