Page 37 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 37
Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
oleh BKSDA Wilayah Aceh Singkil. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mencatat
bahwa Terdakwa selaku PNS seharusnya dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat.
Namun, Majelis Hakim juga mencatat bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan untuk
sarana pendidikan di Pulau Haloban sebagai hal yang meringankan. Akhirnya Majelis
Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan, dari tuntutan 7 bulan penjara dan
denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 bulan kurngan.
Dalam penelusuran, ditemukan juga Putusan No.1029/Pid.B/LH/2018/PN.Bjm dengan
Terdakwa Muhammad Risfa als Risfa bin Fathan Wubina yang membeli 1 ekor bekantan
dari orang lain dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Menarik untuk
dicatat bahwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa
membeli satwa dari orang lain dan bukan menangkap dari habitat langsung sebagai
alasan yang meringankan. Dari pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,- (lima
juta rupiah) subsider 6 bulan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim
memvonis Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sebesar
Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 bulan.
C.2.4. PASAL VONIS
Sebagian besar kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dikenakan dakwaan Pasal 21
ayat (2) huruf a hingga e UU No.5/1990. Pasal-pasal ini mengatur pidana terhadap
tindakan seperti menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memperniagakan,
mengambil satwa, telur, hingga sarang satwa. Termasuk pula diatur larangan
mengeluarkan kulit, tubuh, atau barang-barang dari tubuh satwa yang dilindungi ke
tempat lain di dalam maupun di luar Indonesia.
Secara umum, dari 150 putusan setidaknya ditemukan 80 kasus yang berhubungan
dengan memperniagakan, 62 kasus ‘memiliki’, dan 48 kasus ‘menyimpan’, dan 10 kasus
‘membunuh’ satwa yang dilindungi.
Meskipun tindakan pelaku merupakan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, terdapat
3 kasus yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan dilakukannya kegiatan yang tidak
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional, Taman
32
Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Misalnya sebagaimana ditemui pada Putusan
No.214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr. Terdakwa atas nama I Nengah Sudirsa alias Muna dan I
Nengah Sinarbudi alias Padma melakukan perburuan tupai dan jelarang di Zona
Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat. Tupai tersebut awalnya hendak digunakan
sebagai obat kencing manis, sementara jelarang turut ditembak karena memiliki rupa
32 Ditemukan pada Putusan No.214/Pid.Sus/2015/PN.Sgr, Putusan No.219/Pid.Sus/2013/PN.Pdg., dan
Putusan No. 220/Pid.Sus/2013/PN.Pdg.
| 21
