Page 35 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Selain alasan memberatkan dengan perspektif lingkungan hidup tersebut, ditemukan
pula pertimbangan Majelis Hakim yang memperhitungkan pengulangan tindak
pidana/residivis sebagai alasan yang memberatkan. Dari 195 terdakwa, 4 terdakwa
31
merupakan residivis yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang serupa.
Pada dasarnya, UU No.5/1990 sendiri belum mengatur ancaman pemberatan pidana
untuk tindak pidana konservasi yang berulang. Meski demikian, dalam Putusan
No.113/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bir. Majelis Hakim menjatuhkan kepada Terdakwa Maskur
bin M. Amin pidana penjara yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu
vonis pidana penjara 3 tahun dari tuntutan 2 tahun 6 bulan. Pada perkara ini, Terdakwa
Maskur bin M. Amin dijatuhi pidana penjara atas perbuatan memburu harimau sumatera
dan menjual kulitnya, setelah pada tahun 2014 pernah dihukum pidana penjara selama
1 (satu) tahun dan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri
Takengon karena terbukti melakukan tindak pidana yang serupa.

Ditemukan juga putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan bahwa terdakwa
memiliki pengetahuan dan/atau kewajiban untuk menjaga lingkungan, namun justru
melakukan tindak pidana kejahatan terhadap satwa. Pada Putusan
No.126/Pid.Sus/2017/PN.Lbb dengan Terdakwa Jeifil Esa alias JE bin Afniwirman,
Majelis Hakim mempertimbangkan faktor bahwa Terdakwa merupakan aktivis
lingkungan (Kader Konservasi), namun perbuatannya yaitu memiliki dan
memperniagakan satwa kukang yang dilindungi justru merusak lingkungan. Selain itu,
Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangannya juga merupakan
pertimbangan yang memberatkan. Dari pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan yang dituntut Jaksa Penuntut
Umum, Terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar
Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan. Tuntutan dan putusan pidana
penjara ini secara signifikan ternilai berat daripada rata-rata tuntutan pidana penjara
yaitu 11,3 bulan dan rata-rata putusan pidana penjara yaitu 8,1 bulan. Pada kasus ini,
nampak juga bahwa Majelis Hakim memutus pidana lebih berat daripada apa yang
dituntut (ultra petita).

Adapun pertimbangan mengenai kewajiban menjalankan program pemerintah sebagai
alasan memberatkan juga ditemukan pada 5 kasus yang menjerat pelaku kejahatan
terhadap satwa dilindungi dengan pekerjaan PNS, dan 2 kasus dengan pekerjaan Kepala
Desa. Namun dari seluruh Putusan yang menjerat PNS dan Kepala Desa tersebut, putusan
pidana yang dijatuhkan Hakim lebih ringan atau sama dengan pidana yang dituntut
Penuntut Umm.

31 Yaitu Terdakwa pada Putusan No.882/PID.B/2012/PN.Bwi; No.49/Pid.B/2013/PN.KPH; dan
No.113/Pid.Sus-LH/2016/PN.Bir.

| 19