Page 47 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 47
Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
A. PENDAHULUAN
Pada tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri LHK”) Indonesia
mengatakan bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar/wildlife crime menduduki
peringkat ketiga sebagai kejahatan terbesar setelah kejahatan narkotika dan
1
perdagangan orang. Sesungguhnya hal ini bukan lah temuan baru. Pasalnya pada
2015, kajian USAID telah menunjukan hal serupa yang diungkapkan MenLHK.
2
Walaupun demikian, berbagai upaya korektif berupa penegakan hukum telah banyak
dilakukan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Direktorat Penegakan Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kasus kejahatan terhadap kehidupan liar
merupakan kasus tertinggi kedua yang berhasil ditangani hingga P.21 dari 2015 sampai
2018:
3
Kerusakan Lingkungan 2
Kebakaran Hutan 3
Pencemaran LH 13
Perambahan Hutan 91
PeredaranTSL 190
Pembalakan Liar 269
0 50 100 150 200 250 300
Grafik 2.1. Total Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK
oleh Dirjen Gakkum KLHK 2015 s.d. 2018
Kasus-kasus tersebut ditegakkan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (“UU No.5/1990”).
Undang-undang yang tidak pernah diubah selama 29 tahun diterbitkan ini menjadi salah
satu permasalahan utama dalam pemberantasan kejahatan terhadap kehidupan liar,
menurut Sembiring dan Adzkia. Mereka berargumen bahwa UU No.5/1990 memiliki
4
1 Tsatina Maharani, “Menteri LHK: Kejahatan satwa liar peringkat ke-3 di indonesia,”
https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia,
diunduh pada 16 Oktober 2019.
2 USAID, Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia: A Rapid Assessment of the Current Knowledge,
Trends and Priority Actions, 2015, hlm. 14
3 Paparan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar” yang disampaikan oleh Dulhadi,
Kasubdit Kejahatan Keanekaragaman Hayati pada Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Jenis dan Bentuk Tindak Pidana
Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di
Jakarta, 21 Januari 2019.
4 Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, “Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan
Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”, JHLI Vol 2, Issue 2, (2015), hlm. 55
| 31
