Page 51 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

sumberdaya ekonomi atau sosial. Hukum perlindungan kehidupan liar bekerja sebagai
18
bagian konservasi atau aturan manajemen kehidupan liar, berdasarkan kepemilikan
kehidupan liar atau nilai ekonomi, daripada sebagai perlindungan spesies murni atau
19
hukum pidana murni. Hal ini menyebabkan hukum kehidupan liar seringkali
berkecukupan dalam pengaturan konservasi dan manajemen kehidupan liar, tetapi tidak
cukup memenuhi perannya sebagai aturan pidana yang efektif. Ketergantungan terhadap
rezim penegakan hukum yang reaktif mengakibatkan hukum kehidupan liar sering kali
gagal mengatasi permasalahan kejahatan terhadap kehidupan liar dan tidak dianggap
sebagai arus utama dalam hukum pidana, dengan kata lain hanya dianggap sebagai
20
pelanggaran teknikal.
Kegagalan penegakan hukum juga disebabkan oleh etika yang dianut suatu kebijakan
atau rezim yang seringkali hanya memprioritaskan kepentingan manusia
21
(antroposentris), padahal manusia hanyalah salah satu spesies yang hidup dan
memanfaatkan lingkungan hidup (biosentris). Kemudian, berkembanglah pendekatan
22
ekosentris yang melihat kedua kepentingan tersebut saling berkaitan dan
menyeimbangkannya.
23
Di sisi lain, kriminologi hijau lahir untuk mendobrak pemikiran antroposentris tersebut.
Teori ini mencoba melihat lingkungan/kehidupan liar sebagai korban, bukan hanya
24
sebagai benda yang dapat dimiliki sebagai kebendaan pribadi. Teori ini juga dapat
25
menganalisis hubungan manusia dengan alam dan berbagai konsepsi kekuatan dalam
26

18 Law Commission, Wildlife Law: A Consultation Paper, (London: Law Commission, 2012).
19 Angus Nurse, Op.Cit., hlm. 13.
20 Agus Nurse, “Species Justice: The Furure Protection of Wildlife and The Reform of Wildlife Laws,” The Green
Criminology Monthly, February 5 (2013), hlm. 9
th
21 Sony Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hlm 47-49.
22 Ibid., hlm 65-67.
23 Ibid., hlm. 92-95.
24 Piers Beirne, ‘For a Nonspeciesist Criminology: Animal Abuse as an Object of Study’, Criminology Vol.37
No. 1, (1999), hlm. 1–32. Lihat juga Jeffrey H. Reiman, The Rich Get Richer and the Poor Get Prison, (Boston:
Allyn and Bacon, 2006), dan Matthew Hall, ‘The Roles and Use of Law in Green Criminology’, International
Journal for Crime Justice and Social Democracy, Vol. 3 No.2 (2014), hlm. 97–110.
25 Joan E Schaffner, An Introduction to Animals and the Law, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), hlm.
19
26 Ted Benton, ‘Rights dan Justice on a Shared Planet: More Rights or New Relations?’ Theoretical Criminology,
Vol. 2 No. 2 (1998), hlm.149–175.

| 35