Page 53 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 53

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
                                                            Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya


               C.  MENGURAI BENANG KUSUT KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR
               C.1. MENGURAI BENANG KUSUT KONSEP KEJAHATAN TERHADAP KEHIDUPAN LIAR

               Kejahatan terhadap kehidupan liar adalah pelanggaran yang melibatkan kehidupan liar
               (flora dan fauna liar) dan mengandung pelanggaran hukum (nasional atau internasional).
               Kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  juga  melibatkan  tindakan  terkait  sanksi  yang
                                                                                    33
               bertujuan menarik stigma moral-sosial dan menghukum perilaku melanggar.  Interpol
               mendefinisikan kejahatan terhadap kehidupan liar sebagai eksploitasi ilegal atas flora
                                 34
               dan  fauna  dunia.   Walaupun  definisi  tersebut  merupakan  konseptualisasi  dari
               perdagangan  ilegal  kehidupan  liar  ataupun  eksploitasi  ilegal,  penting  untuk
               mempertimbangkan bahwa kejahatan terhadap kehidupan liar lebih dari itu. Kehidupan
               liar terancam dan dieksploitasi dengan berbagai cara termasuk gangguan, pembunuhan,
               penghilangan dari alam liar, kepemilikan, penjualan atau eksploitasi dan deforestasi atau
               perusakan habitat lainnya.  Tidak semua kegiatan dilakukan untuk tujuan ekonomi atau
                                      35
               korban diakui hukum, mengingat saat ini binatang bukan merupakan subjek hukum yang
               dapat dikatakan sebagai korban.
                                            36
               Lebih  lanjut,  kejahatan  terhadap  kehidupan  liar  melibatkan  aktor-aktor  transnasional,
               ancaman kepunahan terhadap spesies tertentu, dan pembatasan dalam kawasan, serta
               kejahatan yang dilakukan oleh aktor legal dan ilegal, bahkan kejahatan yang dilakukan
               oleh negara.  Kejahatan terhadap kehidupan liar mencakup berbagai perilaku pidana
                           37
               dan  pelanggaran  yang  didefinisikan  oleh  aturan,  kenyataannya  kejahatan  terhadap
               kehidupan  liar  adalah  kerumitan  dalam  definisi  dan  interpretasi  praktis.  Kejahatan
               terhadap kehidupan liar lebih dari tindakan yang tertangkap oleh definisi hukum atas


               33    Kenneth  Mann,  ‘Punitive  Civil  Sanctions:  The  Middleground  between  Criminal  and  Civil  Law’,  Yale Law
                  Journal, 101 (1992), hlm. 1795–1873.

               34    Interpol, “Environmental Crime,” http://www. interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-
                  crime, diunduh pada 17 Oktober 2019.
               35    Angus Nurse, ‘Repainting the Thin Green Line: The Enforcement of UK Wildlife Law’,  Internet Journal of
                  Criminology, October (2012), hlm 1–20. Lihat juga: Angus Nurse, Animal Harm: Perspectives on Why People
                  Harm and Kill Animals, (Farnham: Ashgate, 2013), Angus Nurse, ‘Rural Crime and Policing’ dalam Garry
                  Bosworth  dan  Peter  Sommerville,  (eds)  Interpreting  Rurality:  Multidisciplinary  Approaches,  (London:
                  Routledge, 2013), dan Michael J. Lynch dan Paul B Stretesky, Exploring Green Criminology: Toward a Green
                  Criminological Revolution, (Farnham: Ashgate, 2014).
               36    Angus Nurse, Op.Cit., hlm. 23. Lihat juga: Kean, H. Animal Rights, (London: Reaktion Books Ltd., 1998),
                  Wise, S.M. Rattling the Cage: Towards Legal Rights for Animals, (London: Profile, 2000), Regan, T. The Case
                  for Animal Rights, (Berkeley: University of California Press, 2004), dan Hall, M. ‘The Roles and Use of Law
                  in Green Criminology’, International Journal for Crime Justice and Social Democracy, 3(2) (2014), hlm. 97–
                  110.
               37    Ibid., hlm 13.






                                                                                          | 37
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58